next contribution kontribusi berikutnya

Making the monkey Menciptakan si Monyet

Celia Lowe

Making the Monkey, a chapter from Wild Profusion: Biodiversity Conservation in an Indonesian Archipelago, Princeton University Press, 2006 Menciptakan Si Monyet. satu bab dari Kelimpahan Liar: Konservasi Keanekaragaman Hayati diKepulauan Indonesia, Princeton University Press, 2006)

The [Togean] animal kingdom is, as cannot be expected otherwise, poor in representatives. It is said that the only mammals living here are bats, rats, and the babi rusa [deer pig]. Of birds, we find many of the species living along the main coast [of Celebes]. On our walk through the main village I saw Trichoglossus ornatus, Tanygnathus megalorhynchus, and Nectarinia lepida. There are few snakes and few crocodiles, and turtles are only found near Poeloe Sendiri. The sea between and around the islands is also poor in fish, a phenomena certainly worth mentioning. On the other hand, the sea surrounding the islands is rich in holothurians [sea cucumber], the most important article of trade and export in these islands. Finally, we noticed on our walk the most beautiful land snail, a Nadina, which we had not yet seen on the main coast.
—C.B.H. von Rosenburg, Travels in the Region of Gorontalo.
Kerajaan hewan [Togean] adalah, seperti yang tidak bisa diharapkan sebaliknya, miskin dalam representasi. Dikatakan mamalia yang hidup di sana hanyalah kelelawar, tikus dan babi rusa. Dari burung, kita menemukan banyak spesies yang hidup di sepanjang pantai utama [dari Sulawesi]. Dalam perjalanan kami melalui desa utama, saya melihat Trichoglossus ornatus, Tanygnathus megalorhynchus, dan Nectarinia lepida. Ada beberapa ekor ular dan sedikit buaya, dan kura-kura yang hanya bisa ditemukan dekat Poeloe Sendiri. Laut di antara dan di sekitar kepulauan juga miskin dengan ikan, sebuah fenomena yang tentu perlu disebutkan. Di sisi lain, laut di sekeliling pulau kaya akan holothurians [timun laut atau teripang], yang merupakan barang perdagangan utama dan ekspor dari kepulauan ini. Pada akhirnya, dalam perjalanan kami, kami melihat siput darat paling cantik, seekor Nadina, yang tidak kami lihat sebelumnya di pantai utama.
—C.B.H. von Rosenburg, Travels in the Region of Gorontalo (Perjalanan-perjalanan di Daerah Gorontalo)

Togean Island biodiversity was not at all self-evident in the beginning of the 1990s. Nor was the archipelago’s appropriateness as a new national park. In order for the Togean landscape to move from “poor in representatives” (as it was in 1865) to “rich in biodiversity” (which, by the mid-1990s, it had become), the “facts” of Togean biodiversity awaited their empirical demonstration and social emergence (Latour and Woolgar 1986; Shapin and Schaffer 1985). Such a representation of Togean nature was encompassed by the work of species inventory in the emergent field of conservation biology. Key to the appearance of biodiverse nature in the Togean Island was the Togean macaque, Macaca togeanus, a primate living in the upland forest of Malenge Island. Non-human primates have always held an inordinate fascination for biologists due to their role in the history of human evolution. The reason of the moment proposed that if biologists were able to stabilize the species status of M. togeanus—if they could prove it to be unique and endemic—a protected-area initiative would be justified. Keanekaragaman hayati Kepulauan Togean sama sekali tidak terbukti keberadaannya pada awal tahun 1990-an. Juga kelayakan kepulauannya sebagai taman nasional baru. Dalam rangka agar lanskap Togean berubah dari “miskin representasi (seperti di tahun 1865) menjadi “kaya akan keanekaragaman hayati” (yang mana telah menjadi sesuatu setelah pertengahan 1990-an), “fakta” dari keanekaragaman hayati Togean menantikan demonstrasi empiris dan kemunculan sosial (Latour dan Woolgar 1986; Shapin dan Schaffer 1985). Representasi kekayaan alam Togean meliputi kerja inventarisasi spesies dalam kemunculan bidang biologi konservasi. Kunci munculnya keanekaragaman hayati di Kepulauan Togean adalah kera Togean, Macaca togeanus, primata yang hidup di hutan dataran tinggi Pulau Malenge. Primata non-manusia selalu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para ahli biologi karena peran mereka dalam sejarah evolusi manusia. Alasan dari saat ini mengusulkan bahwa jika para ahli biologi dapat menstabilkan status species M. togeanus – jika mereka dapat membuktikannya sebagai sesuatu yang unik dan endemik – prakarsa kawasan lindung akan dibenarkan.

My familiarity with the Togean monkey and the question of its species status developed through my friendship with Jatna Supriatna. Dr. Supriatna, a conservation biologist from the University of Indonesia (UI), is the world’s leading expert on the evolutionary biology and systematics of Sulawesi macaques. In the mid-1990s, M. togeanus became a focal point for both Supriatna’s research, and for the establishment of a more encompassing conservation program in the Togean Islands. As Dr. Supriatna observed in his discussions with me on species diversity, the species concept (rather than ideas of ecosystem, ecoregion, or environmental justice, to name just a few other possibilities) was crucial, both in biological and social terms, for saving nature. “Species are the key,” he argued. Kedekatan saya dengan monyet Togean dan pertanyaan mengenai status spesies ini berkembang melalui persahabatan saya dengan Jatna Supriatna. Dr. Supriatna, ahli biologi konservasi dari Universitas Indonesia (UI), adalah pakar biologi terdepan di dunia dalam biologi evolusioner dan sistematika dari kera Sulawesi. Di pertengahan 1990-an, M. togeanus menjadi fokus utama baik untuk riset Supriatna, dan juga untuk pembentukan program konservasi yang lebih menyeluruh di Kepulauan Togean. Sebagaimana Dr. Supriatna amati dalam diskusinya dengan saya mengenai keanekaragaman spesies, konsep spesies (ketimbang ide mengenai ekosistem, ekoregion atau keadilan lingkungan, untuk menyebutkan beberapa kemungkinan lainnya) sangat penting, baik secara biologis ataupun sosial, untuk menyelamatkan lingkungan. “Spesies adalah kuncinya,” bantahnya,

But there is a flexible concept of species. For example, think of the Javan rhino. Without species conservation, maybe Ujung Kulon [a park in Java] would never be visited by people, there would be no donor that likes to give money, there would be no government attention. Charismatic animals allow people to want to save the environment. People don’t just say ‘I want to save biodiversity.’ Species are attractive. Tapi ada konsep spesies yang fleksibel. Misalnya, pikirkan mengenai badak Jawa. Tanpa konservasi spesies, mungkin Ujung Kulon (sebuah taman nasional di Jawa) tidak akan pernah dikunjungi orang, tidak akan ada donor yang memberikan uang, tidak akan ada perhatian pemerintah. Hewan karismatik memungkinkan orang ingin menyelamatkan lingkungan. Orang tidak akan hanya bicara ‘Saya ingin menyelamatkan keanekaragaman hayati.’ Spesies itu menarik.

In order to put together a Togean conservation project, Dr. Supriatna would use species to attract an Indonesian and international public, a foreign donor, and government agents and agencies. The existence of a unique Togean flora and fauna would entice domestic and international tourists, it would create political support for a park among regional and national bureaucrats, and it was necessary to secure investment from Conservation International (CI). In the process of making the monkey, “M. togeanus” would evolve from “new form” to “dubious name,” and then reverse its course to become the “endemic species” the project required. Untuk menyusun proyek konservasi Togean, Dr. Supriatna akan menggunakan spesies untuk menarik masyarakat Indonesia dan internasional, donor asing, dan agen-agen pemerintah. Keberadaan yang unik dari flora dan fauna Togean akan menarik pehatian turis domestik dan internasional, ini akan menciptakan dukungan politik untuk sebuah taman nasional di antara bikrorat daerah dan nasional, dan perlu untuk mengamankan investasi dari Konservasi Internasional (KI). Dalam proses menciptakan si monyet, “M. togeanus” akan berevolusi dari “bentuk baru” menjadi “nama yang meragukan”, dan membalikkan jalannya menjadi “spesies endemik” yang dibutuhkan oleh proyek ini.

In cultural studies of science and technology we always insist that inquiries into the ways science is thoroughly imbricated with, or productive of, society are not about “good” and “bad” science. As a science studies scholar, I argue that Indonesians’ science, like any other science, can show us how those bio-objects we want to call “natural” are immanently social and cultural as well as biological and physical. I am interested in the many positivities of the Togean macaque research, including the ability of a new and endemic species to form social relations and subjectivities within biological research and conservation. While the making, unmaking, and remaking of M. togeanus helps us to understand “sameness” and “difference” in Indonesians’ biological science, my analysis should not be read as any kind of a commentary on the “quality” of the science as such. The monkey is, rather, an entry point for examining the intersection of science and nation within biodiversity conservation. Dalam studi budaya mengenai sains dan teknologi, kami selalu menegaskan bahwa penyelidikan mengenai cara sains benar-benar disosialisasikan dengan, atau produktif, masyarakat bukanlah tentang sains “baik” dan “buruk”. Sebagai ilmuwan studi sains, saya berpendapat bahwa sains Indonesia, seperti sains lainnya, dapat menunjukkan kepada kita bagaimana bio-objek yang mana ingin kita namakan “alami” inheren secara sosial dan budaya sebagaimana juga secara biologis dan fisik. Saya tertarik dengan banyak sisi positif dari penelitian kera Togean, termasuk kemampuan dari spesies baru dan endemik untuk membentuk hubungan sosial dan subjektivitas dalam riset biologi dan konservasi. Sementara membuat, membongkar ulang, dan menyusun kembali M. togeanus membantu kita untuk mengerti “kesamaan” dan “perbedaan” dalam sains biologi Indonesia, analisis saya seharusnya tidak dibaca sebagai sebuah komentar apapun tentang “kualitas” dari ilmu pengetahuan ini. Monyet itu, lebih tepatnya sebagai titik masuk untuk memeriksa persinggungan dari sains dan bangsa dalam konservasi keanekaragaman hayati.

A NEW FORM SEBUAH BENTUK BARU

The first hint of a distinct Togean primate species appeared in 1949 in an article by H. J. V. Sody, “Notes on Some Primates, Carnivora, and the Babirusa from the Indo-Malayan and Indo-Australian Regions.” Sody, a naturalist from Amsterdam who was trapped in Java by the Japanese occupation in World War II, used his time to make studies of the Bogor Museum’s natural history collections, including Sulawesi macaques. He had available to him 17 skins, 15 skulls, and 1 stuffed specimen of unknown provenance. Sody combined an analysis of these specimens with the literature on 40 other skulls including a Malenge Island series collected by J. J. Menden in the Togean Islands in 1939. In October 1949, not long after Indonesian independence, Sody published his synthesis in the journal of the Royal Botanic Gardens at Buitenzorg (Bogor). He found that the skull index for macaque males was larger than for females and was the greatest in Menden’s Malenge series. On the basis of its larger size, Sody proposed a “new form” which he named Cynopithecus togeanus (Sody 1949). Petunjuk pertama mengenai spesies primata Togean yang berbeda muncul pada tahun 1949 dalam artikel yang ditulis oleh H.J.V. Sody, “Catatan tentang Beberapa Primata, Karnivora, dan Babirusa dari daerah Indo-Malaya dan Indo-Australia.” Sody, seorang naturalis dari Amsterdam yang terjebak di Jawa oleh karena pendudukan Jepang di Perang Dunia II, menggunakan waktunya untuk mempelajari koleksi sejarah alam milik Museum Bogor, termasuk kera Sulawesi. Yang tersedia untuknya terdiri dari 17 jenis kulit, 15 jenis tengkorak dan 1 spesimen yang diawetkan namun tidak diketahui asal usulnya. Sody menggabungkan analisis spesimen ini dengan literatur mengenai 40 tengkorak lainnya termasuk seri Pulau Malenge yang dikoleksi oleh J.J Menden di Kepulauan Togean di tahun 1939. Pada bulan Oktober 1949, tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, Sody menerbitkan sintesisnya dalam jurnal dari Kebun Raya Bogor. Ia menemukan bahwa ukuran indeks tengkorak untuk kera jantan lebih besar daripada betina dan merupakan yang terbesar dari seri Malenge yang dikoleksi Menden. Atas dasar ukurannya yang lebih besar, Sody mengusulkan “sebuah bentuk baru” yang mana ia namakan Cynopithecus togeanus (Sody 1949).

The macaque next appeared in 1969 in Taxonomy and Evolution of the Monkeys of Celebes, an account of Sulawesi primates by Jack Fooden. Fooden acknowledged that the Malenge monkey was morphologically larger and paler than the Tonkean (not Togean) macaque (Macaca tonkeana). The data did not convince him, however, that the Togean primate was a unique species, and Fooden believed that the difference between the macaques of Malenge and the mainland population was probably caused by “relatively recent evolution in isolation.” He found “no characters that warrant allocation of the insular form to a separate species, or even sub-species” (Fooden 1969:114). In the divergence between these two opinions the species status of the Togean macaque became amenable to further study and empirical verification. Kera yang muncul berikutnya di tahun 1969 dalam Taksonomi dan Evolusi Para Monyet di Celebes, sebuah catatan mengenai primata Sulawesi oleh Jack Fooden. Fooden mengakui bahwa monyet Malenge secara morfologis lebih besar dan pucat dari kera Tonkean (bukan Togean) (Macaca tonkeana). Data ini tidak menyakinkan dirinya, namun primata Togean adalah spesies yang unik, dan Fooden percaya bahwa perbedaan di antara kera Malenge dan populasi di daratan utama kemungkinan besar disebabkan oleh “evolusi yang relatif baru dalam isolasi”. Dia menemukan “tidak ada karakter yang dapat menjamin alokasi dari bentuk kepulauan untuk spesies yang terpisah, atau bahkan sub-spesies” (Fooden 1969: 114). Dalam perbedaan di antara kedua pendapat ini, status spesies kera Togean mendapatkan persetujuan untuk dipelajari lebih lanjut dan verifikasi empiris.

In 1988, Dr. Supriatna was conducting a field study of hybridization between the Moor macaque (M. maurus) and the Tonkean macaque using behavioral and morphological analyses for his doctoral degree in biological anthropology at the University of New Mexico. During his research travels with the “Sulawesi Primate Project,” a name he had given to a team of Indonesian and EuroAmerican primatologists including several of his own biology students, he heard a rumor of a population of macaques living in the Togean Islands. This inspired his first trip to the archipelago and resulted in an encounter with the Togean monkeys. Pada tahun 1988, Dr. Supriatna mengadakan studi lapangan mengenai hibridisasi antara Kera Moor (M. maurus) dan kera Tonkean menggunakan analisis perilaku dan morfologi untuk gelar doktoralnya dalam antropologi biologi di Universitas New Mexico. Dalam perjalanan risetnya dengan “Proyek Primata Sulawesi”, sebuah nama yang telah diberikannya untuk tim ahli primata gabungan dari Indonesia dan Eropa Amerika termasuk beberapa murid biologinya sendiri, ia mendengar desas desus akan populasi kera yang hidup di Kepulauan Togean. Hal ini mengilhami perjalanan pertamanya ke kepulauan dan menghasilkan perjumpaannya dengan monyet-monyet Togean.

Coincident with the opportunity to define a unique macaque species, the emerging paradigm of biodiversity was beginning to open up new programmatic opportunities for conservation around the species concept. The Togean Islands had been identified as a potential conservation area by the UNDP Food and Agricultural Organization (Salm et al. 1982), the Asian Development Bank (1992), USAID (Soekarno 1989), and the World Wildlife Fund (Djohani 1989), among others. At the same time, Supriatna had developed ties to Conservation International through connections he had made in the world of primate studies. In order to interest CI in a Togean Island project, his interests and his science would need to align with those of his funder. Bertepatan dengan kesempatan untuk menentukan spesies kera yang unik, paradigma yang muncul mengenai keanekaragaman hayati mulai membuka tema program baru untuk konservasi seputar konsep spesies. Kepulauan Togean telah diidentifikasi sebagai sebuah wilayah konservasi yang potensial oleh sekian badan internasional, di antaranya: UNDP Food and Agricultural Organization (Salm et al. 1982), Asian Development Bank (1992), USAID (Soekarno 1989), dan World Wildife Fund (Djohani 1989). Pada saat yang sama, Supriatna telah membangun hubungan dengan Conservation International (CI – Konservasi Internasional) melalui berbagai koneksi yang ia buat di dunia studi primata. Untuk kepentingan CI dalam proyek Kepulauan Togean, minat dan sainsnya perlu disesuaikan dengan yang dimiliki oleh penyandang dana.

Dr. Supriatna first began to sponsor his students to work in the Togean Islands on the macaque question in 1992 and 1993. During this period, Budi, along with several other students from the University of Indonesia, went to Malenge Island to study the macaques’ behavioral patterns as well as Togean forest ecology. With Supriatna’s backing, an undergraduate student from As-Syafi’iyah Islamic University, Firman, surveyed the size and constitution of the Togean macaque population. Firman not only found 14 groups of macaques and some lone males, but he also determined that the monkeys were eating a mixture of fruits (mostly figs), leaves, flowers, grains, and seeds (Firman 1994). This early research led to the formation of the Indonesian Foundation for the Advancement of Biological Sciences (IFABS), an independent biologically-focused NGO. Supriatna would be able to use the Togean project, not only for Indonesian nature conservation, but to develop an internationally recognized program of biological research. IFABS built its research station, Camp Uemata, to facilitate the primate research and to further their national scientific agenda (Surjadi and Supriatna 1998). Dr. Supriatna awalnya mulai dengan mensponsori murid-muridnya untuk bekerja di Kepulauan Togean mengenai penyelidikan akan kera di tahun 1992 dan 1993. Dalam periode ini, Budi, dan beberapa murid lainnya dari Universitas Indonesia, pergi ke Pulau Malenge untuk mempelajari pola perilaku kera dan juga ekologi hutan Togean. Dengan dukungan Supriatna, seorang mahasiswa dari Universitas Islam As-Syafi’iyah, Firman, mensurvei ukuran dan konstitusi dari populasi kera Togean. Firman tidak saja menemukan 14 kelompok kera dan beberapa jantan yang sendirian, namun ia juga dapat menemukan bahwa para kera memakan campuran dari buah-buahan (kebanyakan buah ara), dedaunan, bunga-bungaan dan biji-bijian (Firman 1994). Penelitian awal ini menghasilkan pembentukan Yayasan Indonesia untuk Kemajuan Sains Biologi (IFABS), sebuah LSM independen yang berfokus pada biologi. Supriatna dapat menggunakan proyek Togean tidak hanya untuk konservasi alam Indonesia, tetapi untuk mengembangkan program penelitian biologi yang diakui secara internasional. IFABS membangun stasiun risetnya, Kamp Uemata, untuk memfasilitasi penelitian primata dan untuk melanjutkan agenda ilmiah nasional mereka lebih jauh (Surjadi dan Supriatna 1998).

International interest in the Togean macaque research developed at the 15th International Primatological Society meetings held in Bali in August 1994. At the conference, the project to “clarify the taxonomic position of the Togean Island macaque” became a “priority action” (Bynum 1994). Immediately after the conference ended, Russell Mittermeier, president of CI and a primatologist himself, visited the Togean archipelago with Supriatna and other IFABS staff. This visit brought Indonesian scientists and their project together with a funder under the banner of preserving what CI began to refer to as the “endemic Togean macaque” (Mackie 1994).1 CI then granted preliminary funding to support the new IFABS organization and the Uemata field station.2 Minat internasional dalam riset kera Togean dikembangkan pada pertemuan Masyarakat Internasional Primatalogis ke-15 yang diadakan di Bali pada bulan Agustus 1994. Pada konferensi tersebut, proyek untuk “memperjelas posisi taksonomi dari kera Kepulauan Togean” menjadi sebuah “tindakan prioritas” (Bynum 1994). Segera setelah konferensi berakhir, Russel Mittermeier, presiden dari CI dan juga seorang ahli primata, mengunjungi kepulauan Togean dengan Supriatna dan staff IFABS lainnya. Kunjungan ini membawa ilmuwan Indonesia dan proyek mereka bersama dengan penyandang dana di bawah bendera untuk melestarikan apa yang disebut oleh CI sebagai “kera endemik Togean” (Mackie 1994).[1] CI kemudian menyetujui pendanaan awal untuk mendukung organisasi IFABS yang baru dan stasiun lapangan Uemata.[2]

While the IFABS biologists continued to study the Togean macaque in the field, Supriatna worked with his former advisor, Jeffrey Froehlich, on analyzing museum specimens. In 1996, they published their first scientific article on the species status of M. togeanus (Froehlich and Supriatna 1996). Employing dermatoglyphics, a technique of determining relatedness through fingerprints pioneered by Froehlich, and by examining the bathymetric contours of the Gulf of Tomini to determine that the conditions necessary to produce a species isolate could have existed, they elaborated three possibilities for the primate’s taxonomic status: (1) M. togeanus is a third subspecies of M. maurus; (2) the Togean monkey is not subspecifically distinct from M. tonkeana (Fooden’s hypothesis); or (3) the primate deserves separate species status (Sody’s hypothesis). Sementara ahli biologi IFABS terus mempelajari kera Togean di lapangan, Supriatna bekerja dengan mantan penasihatnya, Jeffrey Froehlich, dalam menganalisa spesimen museum. Pada tahun 1996, mereka menerbitkan artikel ilmiah pertama mereka mengenai status spesies M. togeanus (Froehlich dan Supriatna 1996). Mempekerjakan dermartogylphics, sebuah teknik untuk menentukan keterkaitan melalui sidik jari yang dipelopori oleh Froehlich, dan dengan memeriksa kontur batimetri dari Teluk Tomini untuk menentukan kondisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan isolasi spesies yang telah terjadi, mereka menguraikan tiga kemungkinan untuk status taksonomi primata: (1) M. togeanus adalah subspesies ketiga dari M. maurus; (2) Monyet Togean tidak secara subspesifik berbeda dari M. tonkeana (hipotesa Fooden); atau (3) primata layak mendapatkan status spesies yang berbeda (hipotesa Sody).

On the strength of characteristics distinguishing M. togeanus from M. maurus—a larger cranium and diminished body size, longer tail, greater sexual dimorphism, unique pelage (coat), and varying dermatoglyphic patterning—the authors made an incipient case for separate species status. They argued, “Comparably diagnosable pelage patterns, distinct alterations in body shape, and greater dermatoglyphic differences suggest that M. togeanus may be a valid species” (Froehlich and Supriatna 1996:65). Emphasizing the interpretation that supported separate species status, they proposed further research on the primate and an urgent conservation agenda. The “nonexistent protection and the tenuous status of the only known population of M. togeanus on Malenge Island lends urgency to the confirmation of these predictions and the formulation of adequate conservation initiatives” (Froehlich and Supriatna 1996:66). As the facticity of M. togeanus was beginning to “harden” (Latour 1988), the monkey was increasingly able to support a conservation agenda. Dengan kekuatan karakteristik yang membedakan M. togeanus dari M. maurus – tengkorak yang lebih besar dan ukuran badan yang lebih kecil, ekor yang lebih panjang, dimorfisme seksual yang lebih besar, pelage (mantel) unik, dan variasi pola dermatoglyphic –penulis membuat kasus baru untuk status spesies yang terpisah. Mereka berpendapat, “Sebanding pola pelage yang dapat didiagnosis, perubahan bentuk tubuh yang berbeda, dan perbedaan demartogylphic yang lebih besar menunjukkan bahwa M. togeanus mungkin spesies yang valid” (Froehlich dan Supriatna 1996:65). Menekankan interpretasi yang mendukung status spesies yang terpisah, mereka mengusulkan penelitian yang lebih jauh mengenai primata dan agenda konservasi yang mendesak. Tidak ada perlindungan dan status lemah dari populasi M. togeanus yang di ketahui di Pulau Malenge sangat mendesak untuk mengkonfirmasi prediksi ini dan perumusan prakarsa konservasi yang memadai” (Froehlich dan Supriatna 1996: 66). Karena pembuktian fakta (facticity – faktikitas) bahwa M. togeanus mulai “mengeras” (Latour 1988), monyet tersebut semakin mampu mendukung agenda konservasi.

HONOR IN THE EYES OF THE WORLD PENGHORMATAN DI MATA DUNIA

Science has always been articulated at a national as well as universal scale. This is true in a particular way for postcolonial nations where the hemispheric divide has produced an urgency in the pursuit of universal scientific knowledge. As a political prisoner on Buru Island, Pramoedya Anata Toer, Indonesia’s most famous author, once wrote in a letter to his daughter, Nen, Teilhard de Chardin is the greatest scientist of this century…At a given moment in the seventeenth century, the light into the darkness of the preceding era was brought by Johann Kepler, namely in the field of astronomy; but, at present, into the darkness of the preceding era, the light is brought by Teilhard de Chardin, in the field of human evolution…This is not a philosophy, this is almost a hundred percent science through which the truth is being proved. [Pramoedya Ananta Toer, cited in Mrazek 2002] Ilmu pengetahuan selalu diartikulasikan dalam skala nasional maupun universal. Ini benar dengan cara tertentu bagi negara-negara poskolonial di mana pemisahan belahan bumi telah menghasilkan urgensi dalam mengejar pengetahuan ilmiah universal. Sebagai tahanan politik di Pulau Buru, Pramoeday Ananta Toer, penulis Indonesia yang paling terkenal, pernah menulis dalam sebuah surat kepada putrinya, Nen, Teilhard de Chardin adalah ilmuwan yang paling hebat di abad ini.. Pada momen di abad ketujuh belas, cahaya dalam kegelapan di era sebelumnya dibawa oleh Johann Kepler, dalam bidang astronomi; namun saat ini cahaya dalam kegelapan itu dibawa oleh Teilhard de Chardin, dalam bidang evolusi manusia.. Ini bukan filsafat, ini hampir seratus persen benar melalui sains dimana kebenaran sedang dibuktikan. [Pramoedya Ananta Toer, dikutip dalam Mrazek 2002]

To understand how “the work of reason” is a “measure of things” in Indonesians’ conservation biology, or how “a hundred percent science” is differentiated from a “philosophy,” we must move beyond the articulation of interests (scientists, tourists, funders, and bureaucrats) brought together in the act of making the monkey.3 How is conservation science productive of the Indonesian nation? And how does Indonesians’ science constitute national subjectivities? In order to formulate the specificity of “Indonesian” as a modifier for conservation biology, or to think of the emergence of Togean nature as particular at the scale of the nation, we can explore relations between science and nation in Indonesia in more general terms. Untuk memahami bagaimana “karya dari akal” adalah “ukuran dari sesuatu” dalam biologi konservasi Indonesia, atau bagaimana “sains yang seratus persen” dibedakan dari “filsafat,” kita harus maju melampaui artikulasi kepentingan (sains, wisatawan, penyandang dana, dan birokrat) yang dikumpulkan bersama-sama dalam tindakan menciptakan si monyet.[3] Bagaimana ilmu pengetahuan konservasi menjadi produktif untuk bangsa Indonesia? Dan bagaimana sains Indonesia menjadi subjektivitas nasional? Untuk merumuskan kekhususan “Indonesia” sebagai pemodifikasi dalam biologi konservasi, atau untuk memikirkan kemunculan sifat Togean secara khusus dalam skala nasional, kita dapat menjajaki hubungan antara sains dan bangsa di Indonesia dalam istilah yang lebih umum.

Recent anthropological work on national difference has proposed that something called “modernity” has alternative versions.4 While maintaining a focus on difference within the modern world, I agree with those postcolonial and Subaltern Studies scholars who successfully avoid the sense that modernity’s variations are a matter of citizens or nations choosing from among sets of “alternatives.” For example, Partha Chatterjee (1993) has argued that the form of the postcolonial nation was never Benedict Anderson’s Euro-“imagined community.” Rather, as a national form, it was dependent on its status as successor to the nation imagined in Europe and the identitarian and conceptual struggles which that entailed. Similarly, Gyan Prakash (1999) describes India’s “different” modernity as a “desire to institute a culturally specific community,” yet he writes, “while successfully projecting the nation as an autonomous community, its imagination was overwhelmed by the history of the modern state.” In other words, while the nation’s affective attachments were formed in opposition to Europe, the state’s own technologies of rule could not escape patterns established elsewhere. Karya antropologi mutakhir dalam perbedaan nasional telah mengusulkan sesuatu yang disebut “modernitas” memiliki versi alternatif.[4] Selagi mempertahankan fokus dalam perbedaan di dalam dunia modern, saya sepakat dengan para sarjana poskolonial dan studi subaltern yang berhasil menghindari perasaan bahwa variasi dari modernitas adalah persoalan warga negara atau bangsa yang memilih dari serangkaian “alternatif”. Misalnya, Partha Chatterjee (1993) berpendapat bahwa bentuk dari negara poskolonial bukanlah “komunitas terbayang” Eropa Benedict Anderson. Sebaliknya, sebagai bentuk nasional, ia tergantung pada statusnya sebagai penerus bangsa yang dibayangkan di Eropa dan identitarian dan perjuangan konseptual yang diperlukan. Demikian pula, Gyan Prakash (1999) menggambarkan modernitas India yang “berbeda” sebagai “keinginan untuk menginstitusikan sebuah komunitas budaya yang spesifik,” namun ia menuliskan, “sementara berhasil memproyeksikan bangsa sebagai komunitas yang otonomi, imajinasinya dilimpahi dengan sejarah dari negara modern.” Dalam kata yang lain, sementara keterikatan afektif bangsa dibentuk bertentangan dengan Eropa, teknologi peraturan negara sendiri tidak dapat lari dari pola yang ada di tempat lain.

Employing this postcolonial frame, both Gyan Prakash and Itty Abraham describe science in India as intimately articulated with the making of Indian modernities. Prakash (1999) describes how colonial science was “staged” as a sign of modernity, while Abraham (1998) reveals how the making of the Indian atomic bomb was part of India’s struggle for national recognition. In each case, the work of these scholars emphasizes relations of science as a form of difference producing the postcolonial subject. It is never possible to distinguish Indian or EuroAmerican science from legacies of the nation-state, and this is no less true for Indonesian science.5 Mempekerjakan kerangka poskolonial ini, baik Gyan Prakash dan Itty Abraham menggambarkan sains di India yang diartikulasikan secara seksama dengan pembuatan modernitas India. Prakash (1999) menggambarkan bagaimana ilmu kolonial “dipentaskan” sebagai tanda modernitas, sementara Abraham (1998) mengungkapkan bagaimana pembuatan bom atom India adalah bagian dari perjuangan India untuk mendapatkan pengakuan nasional. Dalam setiap kasus, karya dari para sarjana ini menekankan hubungan dari sains sebagai bentuk perbedaan yang menghasilkan subjek poskolonial. Tidak mungkin untuk membedakan sains Indian atau Eropa Amerika dari warisan negara-bangsa, dan juga benar adanya dengan sains Indonesia.[5]

In Toer’s novel, This Earth of Mankind (1996), we can see how science was present at the nation’s birth. Pramoedya’s story is structured around a narrator named Minke and his experiences in school. Minke’s admiration for European science and technology leads him to make an unfavorable comparison between his tradition-bound father and his learned teachers. Yet Pramoedya’s tale also questions the use and function of all this learnedness for colonizer and colonized alike. The Dutch in Indonesia are caught in a canonical colonial dilemma, namely what good is all that learning if in the end Europeans prove themselves uncivilized? Likewise, of what use is it for Indies natives to study the newfound science if, in the end, they are not allowed to apply their knowledge?6 Only somewhere late in the story does Minke discover that the nickname he was given by his first Dutch primary school teacher had been his own mispronunciation of the word “monkey!” Dalam novel Toer, Bumi Manusia (1996), kita dapat melihat bagaimana sains hadir dalam kelahiran negara. Cerita Pramoedya disusun di seputar narator bernama Minke dan pengalamannya di sekolah. Kekaguman Minke dengan sains dan teknologi Eropa membuat perbandingan yang tidak menguntungkan antara ayahnya yang terikat tradisi dan guru-gurunya terpelajar. Namun cerita Pramoedya juga mempertanyakan kegunaan dan fungsi dari semua pengetahuan ini baik untuk yang menjajah dan yang dijajah. Orang Belanda di Indonesia terjebak dalam dilema kolonial kanonik, apa gunanya belajar jika pada akhirnya orang Eropa sendiri yang membuktikan bahwa mereka tidak beradab? Demikian juga apakah gunanya untuk orang lokal Hindia Belanda mempelajari sains yang baru ditemukan, jika pada akhirnya, mereka tidak diijinkan untuk menerapkan pengetahuan mereka?[6] Hanya di suatu tempat di akhir cerita ini, Minke menemukan bahwa julukan yang diberikan kepadanya oleh guru sekolah dasar Belanda pertamanya adalah salah pengartiannya sendiri tentang kata “monyet!”

#
IMG 1
Image from National Geographic:
Kalimantan, 1955.
Memperlindungi Alam Berarti Mendapat Penghormatan Dimata Dunia
“Protecting Nature Means to Receive Honor in the Eyes of the World”
J. Roberts/National Geographic Image Collection.
Mengukur Tarsius di Kamp Uemata, Celia Lowe

While science and politics are inseparable, many scientists wish to see them divided on the basis of an idealized notion that good science is devoid of sentiment or opinion. Scientists in postcolonial Indonesia are forced to separate science from political sentiment for other reasons, as well. A biologist I interviewed once told me a story of how he learned to avoid politics. In 1965, when he was just a boy, his father was in the army. This was the year when the Indonesian army enflamed its citizens to brutally rid the countryside of suspected members of the Communist Party (Partai Komunis Indonesia, or PKI). His father was in the West Java Battalion and he witnessed his father’s compatriots round up suspected PKI members and gun them down in the open-air movie theater on the army base.7 This history still informs the silent subjectivities of many Indonesians today and, as the mass killings progressed, my biologist friend witnessed the murders of his own school teachers. Between 500 thousand and one million people died across Indonesia during this episode of recent Indonesian history (Cribb 1990). Sementara sains dan politik tidak dapat dipisahkan, banyak ilmuwan ingin melihat mereka terbagi atas dasar gagasan ideal bahwa sains yang baik adalah yang tidak memiliki sentimen atau opini. Para ilmuwan poskolonial Indonesia dipaksa untuk memisahkan sains dari sentimen politik karena alasan yang lain juga. Seorang ahli biologi yang saya wawancarai pernah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana ia belajar untuk menghindari politik. Di tahun 1965, saat dia masih kecil, ayahnya menjadi tentara. Ini adalah tahun dimana tentara Indonesia menghasut warganya untuk secara brutal menyingkirkan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di pedesaan. Ayahnya berada di Batalion Jawa Barat dan ia menyaksikan rekanan ayahnya mengumpulkan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI dan menembaki mereka di lapangan layar tancap di markas tentara.[7] Sejarah ini masih menginformasikan subjektivitas yang bungkam dari banyak orang Indonesia saat ini dan, sebagaimana pembunuhan massal terus berlangsung, teman saya yang ahli biologi menyaksikan pembunuhan dari guru-guru sekolahnya sendiri. Sekitar 500 ribu sampai satu juta orang dibunuh di seluruh Indonesia dalam episode sejarah terakhir di Indonesia ini (Cribb 1990).

With Suharto’s rise to power in 1966 following on the heels of this violence, the nation was asked to reject the active political life that had existed under Sukarno; in place of “politics,” the country would now pursue “development.” Science, during the Suharto period, would come to carry the legitimacy of “progress” and “modernity,” rather than the stigma of politics. Under these historical conditions, the seemingly apolitical nature of scientific inquiry was not an abstract philosophical position on scientific objectivity. Educated Indonesian citizens were guided toward engineering, biology, and other fields in science and technology as a way to advance the nation through “apolitical” means. Although this does not indicate that Indonesian scientists might not also share a passion for the forms and mechanisms of biological nature, the appeal of biological science and species inventory must also be understood in the context of national ideology and trauma. Dengan berkuasanya Suharto di tahun 1966 mengikuti kekerasan ini, negara diminta untuk menolak semua kehidupan politik aktif yang berlangsung di bawah pemerintahan Sukarno; sebagai ganti “politik”, sekarang negara akan mengejar “pembangunan”. Sains dalam periode Suharto, akan membawa legitimasi “kemajuan” dan “modernitas,” daripada stigma politik. Di bawah kondisi historis ini, sifat penyelidikan ilmiah yang terkesan apolitis bukanlah posisi filosofis abstral dalam objektivitas ilmiah. Warga negara Indoensia yang terdidik dibimbing menuju teknik, biologi, dan bidang lainnya dalam sains dan teknologi sebagai cara untuk memajukan bangsa melalui cara yang “apolitis”. Meskipun ini tidak menunjukkan bahwa ilmuwan Indonesia mungkin juga tidak memiliki semangat dalam bentuk dan mekanisme alam secara biologis, daya tarik sains biologi dan inventarisasi spesies juga harus dimengerti dalam konteks ideologi dan trauma nasional.

In the case of India, Prakash observes, science had been asked to “anchor the entire edifice of modern culture, identity, politics, and economy.” The semiotic possibilities of science in Indonesia also include this “edifice” of modernity. While the Suharto government sought development as a panacea for politics, science was asked to complete the project of modernity by initiating the new Indonesian subjectivity governmental rationality proposed. We can see the way science and technology brought together the dream of technology and nation in mid-1990s Indonesia in the efforts of Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, Suharto’s Minister of Technology. Habibie, who had been director of a German aerospace company in the 1970s, returned home at the invitation of Suharto to develop a “high-technology” economy in Indonesia, and Suharto granted Habibie unlimited resources to follow their mutual ambition of a scientifically modern nation. Out of this effort developed, most famously, the Airplane Industry of the Archipelago (P.T. Industri Pesawat Terbang Nusantara). Dalam kasus India, Prakash mengamati, sains diminta untuk menjadi “jangkar dari seluruh bangunan besar budaya modern, identitas, politik dan ekonomi.” Kemungkinan semiotik sains di Indonesia juga menggunakan “bangunan besar” modernitas ini. Sementara pemerintah Suharto menggunakan pembangunan sebagai obat mujarab untuk politik, sains diminta menyelesaikan proyek dari modernitas dengan memprakarsai subjektivitas rasionalitas baru yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana sains dan teknologi menyatukan impian teknologi dan bangsa pada Indonesia di pertengahan 1990an dalam usaha Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, Menteri Teknologi Suharto. Habibie, yang pernah menjadi direktur sebuah perusahaan kedirgantaraan Jerman di tahun 1970an, pulang kembali dengan undangan dari Suharto untuk mengembangkan ekonomi “teknologi-tinggi” di Indonesia, dan Suharto memberikan sumber daya tak berbatas pada Habibie, untuk menjalankan ambisi bersama mereka sebagai negara modern secara ilmiah. Dari usaha ini dikembangkan, apa yang paling terkenal sebagai P.T. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Habibie’s idea of a high-tech economy was intended to create not only products for elite consumption but also new national subjects. Science and technology were imagined as central to an idealized Indonesian subjectivity that would transform the citizenry from top to bottom. Habibie once said: “The basis of any modern economy is in their capability of using their renewable human resources. The best renewable human resources are those human resources which are in a position to contribute to a product which uses a mixture of high-tech” (Head 1998). In the 1990s, the idea of “human resources” (I:sumber daya manusia) was a common, though of course indefinitely deferrable, way of describing the position of citizens within the nation. Gagasan Habibie tentang ekonomi berteknologi tinggi dimaksudkan untuk menciptakan bukan hanya produk konsumsi elit namun juga subjek nasional yang baru. Sains dan teknologi dibayangkan sebagai inti dari subjektivitas Indonesia yang ideal, yang akan mentransformasi warga negara dari atas ke bawah. Habibie pernah berkata: “Dasar dari setiap ekonomi modern adalah dalam kemampuan mereka untuk menggunakan sumber daya manusia terbarukan mereka. Sumber daya manusia terbarukan terbaik adalah sumber daya manusia yang berada dalam posisi untuk berkontribusi terhadap produk yang menggunakan campuran teknologi tinggi” (Head 1998). Pada tahun 1990an, gagasan dari “sumber daya manusia” adalah cara yang biasa, meski tentu saja tanpa batas waktu, sebagai cara untuk menggambarkan posisi warganegara di dalam negara.

While one might presume that this discussion of human resources would be limited to the elite center of Indonesia, marginalized peoples on Indonesia’s periphery comprised the “other” in this national conversation. I encountered the term in the Togean Islands, for example, when a trader once explained to me, “the problem with these Togean people is their low human resource quality.” While this rhetoric was surprising to me, a discourse of “human quality” was often used to distinguish Indonesia’s cosmopolitan classes from its agrarian and fishing peoples. Togean Islanders were imagined, from an urban perspective, as backward, and the “low-tech” technologies they used in their daily lives informed this representation.8 Sementara orang mungkin menganggap bahwa pembahasan sumber daya manusia ini akan terbatas hanya dalam pusat elit di Indonesia, orang-orang yang terpinggirkan pada pinggiran Indonesia menjadi “yang lain” dalam pembicaraan nasional ini. Saya menemukan istilah ini di Kepulauan Togean, misalnya ketika seorang pedagang menjelaskan kepada saya, “Masalah dengan orang-orang Togean ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia mereka.” Sementara retorika ini mengejutkan saya, wacana mengenai “kualitas manusia” seringkali digunakan untuk membedakan kelas kosmopolitan Indonesia dengan masyarakat agraris dan nelayan. Orang-orang Kepulauan Togean yang dibayangkan dalam perspektif perkotaan sebagai yang terbelakang dan teknologi “teknologi rendah” yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka menginformasikan representasi ini.[8]

Biodiversity science in the Togean Islands shared with the industrial development of a “national airplane” and a “national car” (I:mobil nasional, or mobnas) the sense that its desired outcome was a technoscientific product belonging to the nation. Conservation biology in the Togean Islands was the science that would produce a “national park,” although the sense of national patrimony always had to contend with the rhetoric of biodiversity’s universal value. IFABS’ conservation biology sutured international science literally onto the national landscape. It did so, however, within a set of transnational social relations still haunted by the “specter of comparisons” (Anderson 1998) from Indonesia’s colonial past. As a project of modernity-in-the-making, Indonesians’ science entered upon territory the terms of which were known in advance and set somewhere else. As such, there was always the danger that Indonesians’ science would be received as “repetition rather than re-presenting” (Bhabha 1994:88). Ilmu keanekaragaman hayati di Kepulauan Togean berbagi dengan perkembangan industri “pesawat terbang nasional” dan “mobil nasional” atau “mobnas”, bahwa hasil yang diinginkan adalah produk technoscience milik negara. Biologi konservasi di Kepulauan Togean adalah sains yang akan memproduksi sebuah “taman nasional,” walaupun warisan nasional selalu harus berhadapan dengan retorika nilai universal keanekaragaman hayati. Biologi konservasi IFABS menjahit sains internasionl secara harafiah ke lanskap nasional. Namun demikian, dalam serangkaian relasi sosial transnasional yang masih dihantui dengan “momok perbandingan” (Anderson 1998) dari masa lalu kolonial Indonesia. Sebagai sebuah proyek modernitas-yang-sedang-dibuat, sains Indonesia memasuki wilayah yang persyaratannya diketahui sebelumnya dan ditetapkan di tempat lain. Dengan demikian, selalu ada bahaya dalam sains Indonesia yang mana diterima lebih sebagai “pengulangan bukan penyajian kembali” (Bhabha 1994:88).

Beginning in the 1980s, new forms of activism in Indonesia engaged the political neutrality of biological science and incorporated it into agendas of social and environmental transformation. For example, the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), Indonesia’s most prominent environmental organization, was able to advocate for land reform and worker’s rights under the rubric of “environment” through the concept’s affiliation with natural science. Walhi activists also occasionally employed the idea of “biodiversity” during this period, although biodiversity was as much a means to legitimate their work with marginalized peoples as it was an expression of an abstract interest in extinction or systematics. 9 Both “environment” and “biodiversity” were deemed apolitical during the late Suharto period since they conveyed a scientific valence both domestically and internationally. Dimulai pada tahun 1980an, bentuk-bentuk aktivisme di Indonesia yang melibatkan netralitas politik dari sains biologi dan memasukkannya dalam agenda transformasi sosial dan linkungan. Misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), organisasi lingkungan paling terkemuka di Indonesia, dapat mengadvokasi reformasi agraria dan hak buruh dalam ranah “lingkungan” melalui konsep afiliasi dengan ilmu pengetahuan alam. Aktivis WALHI juga seringkali menggunakan gagasan “keanekaragaman hayati” selama periode ini, walaupun keanekaragaman hayati sama pentingnya untuk melegitimasi kerja mereka dengan maysarakat yang terpinggirkan karena ini merupakan ekspresi ketertarikan abstrak terhadap kepunahan atau sistematika.[9] Baik “lingkungan” dan “keanekaragaman hayati” dianggap apolitis pada periode akhir Suharto yang mana mereka menyampaikan valensi ilmiah baik di dalam negeri maupun juga internasional.

While Walhi represents the environmental justice side of Suharto-era activism, IFABS, with its goal of advancing biological science, represented a somewhat more biocentric mode of social engagement. Togean primatology and conservation biology entangled Indonesian biologists in transnational scientific practices in which biology’s distance from politics was explicit within scientific discourse itself. Rather than posit contentious political communities within the nation, or a variety of commitments to nature based on different and often conflicting sets of identities or rights (as Walhi sometimes did during this period), Togean conservation biology was conceived of—by Indonesian and EuroAmerican scientists alike—as producing politically uncontroversial outcomes.10 While Togean nature emerged as locally specific through species inventory, Indonesian scientists gained generality as transnational and universal subjects who were not politically threatening. IFABS scientists could be recognized for developing the nation’s modern “human resources” at an unmarked cosmopolitan and universal scale, rather than for the localized “ethnoscience” through which foreign scientists and anthropologists had heretofore represented “Indonesian” ideas of nature. Sementara WALHI mewakili sisi keadilan lingkungan aktivisme era Suharto, IFABS, dengan tujuan untuk memajukan ilmu biologi, mewakili sesuatu cara yang lebih biosentris dari keterlibatan sosial. Biologi primatalogi dan konservasi Togean melibatkan ahli biologi Indonesia dalam praktik ilmiah transnasional di mana biologi berjarak dari politik adalah eksplisit dalam wacana ilmiah itu sendiri. Alih-alih menyuarakan komunitas politik yang kontroversial di dalam bangsa, atau berbagai komitmen terhadap alam berdasarkan identitas ataupun hak yang berbeda dan seringkali saling bertentangan (sebagaimana WALHI terkadang dalam periode ini), biologi konservasi Togean dipahami oleh ilmuwan Indonesia dan Eropa Amerika secara sama, yang mana memproduksi hasil politik yang tidak kontroversial.[10] Sementara alam/sifat Togean muncul secara spesifik lokal melalui inventarisasi spesies, ilmuwan Indonesia mendapatkan generalitas sebagai subjek transnasional dan universal yang tidak mengancam secara politis. Ilmuwan IFABS dapat dikenali untuk mengembangkan “sumber daya manusia” modern di negara tersebut dengan skala kosmopolitan dan universal yang tidak ditandai, daripada “etnosains” yang dilokalisasi melalui ilmuwan asing dan antropolog yang saat ini mewakili gagasan alam “Indonesia”.

THE SOCIAL LIFE OF TRANSNATIONAL COLLABORATION KEHIDUPAN SOSIAL KOLABORASI TRANSNASIONAL

That Indonesian conservation biology is now controlled by Indonesian scientists has everything to do with the existence of the Indonesian state. Unlike colonial-era natural historians, EuroAmerican scientists must receive research permits, work with scholarly counterparts, and demonstrate collegial respect in order to ply their trade in Indonesia. Many Indonesian scientists still choose to collaborate with foreign scientists in their research. The process of collaboration, though, is always haunted by the specter of Indonesian scientific subalternity and the struggle for Indonesian scientists to “speak” (Spivak 1998) in transnational scholarly settings. In my work in Indonesia as a foreign scholar, I began to sense that tensions over EuroAmerican scientific hegemony often rested just beneath the surface. Bahwa konservasi biologi Indonesia sekarang dikuasai oleh ilmuwan Indonesia terkait sepenuhnya dengan keberadaan negara Indonesia. Tidak seperti dalam era kolonial, sejarawan alam, ilmuwan Eropa Amerika harus menerima ijin riset, bekerja dengan sarjana lainnya, menunjukkan penghormatan terhadap koleganya dalam melakukan keahlian mereka di Indonesia. Banyak ilmuwan Indonesia masih memilih untuk berkolaborasi dengan ilmuwan asing dalam riset mereka. Proses kolaborasi yang mana selalu dihantui dengan momok dari subaltern Indonesia secara ilmiah dan perjuangan untuk ilmuwan Indonesia “berbicara” (Spivak 1998) dalam tata cara ilmiah transnasional. Dalam kerja saya di Indonesia sebagai sarjana asing, saya mulai merasakan ketegangan seputar hegemoni Eropa Amerika secara sains yang mana seringkali berhenti tepat di bawah permukaan

My research began with my entrance into Indonesia through Jakarta and a visit to the offices of IFABS located near the campus of the University of Indonesia. Upon my arrival, Yakup startled me with the question: “Will you be working under your own name or under the name of Conservation International?” I answered that this was my own research project. “But why?” He told me that CI was claiming they had been doing biological research for several years in the Togeans, while the work was actually done by Yakup and his colleagues. The IFABS biologists were upset at their funder’s failure to recognize them for their work. Because I had been initially introduced to the Togean project through a contact at CI, Yakup was concerned that I might share CI’s perspective. Penelitian saya dimulai dengan kedatangan saya ke Indonesia melalui Jakarta dan kunjungan pada kantor IFABS yang lokasinya dekat dengan kampus Universitas Indonesia. Pada kedatangan saya, Yakup mengejutkan saya dengan pertanyaan: “Apakah kamu akan bekerja dengan namamu sendiri atau atas nama Conversation International?” Saya menjawab bahwa ini adalah proyek penelitian saya sendiri. “Tapi kenapa?” Ia mengatakan kepada saya bahwa CI telah mengklaim mereka melakukan penelitian biologis selama beberapa tahun di Togean, sementara kerja yang sebenarnya dilakukan oleh Yakup dan rekan-rekannya. Para ahli biologi IFABS kecewa atas kegagalan penyandang dana mereka untuk mengenali mereka atas pekerjaan mereka. Karena awalnya sayadiperkenalkan dengan proyek Togean melalui kontak dari CI, Yakup khawatir bahwa saya kemungkinan berbagi perspektif CI.

In addition to the sense that foreign scholars could easily overlook the work of their Indonesian colleagues, foreign scientists frequently caused difficulties for their Indonesian counterparts by not understanding local politics or cultural norms. Dr. Supriatna explained to me some of the problems he had experienced working with foreign experts. Once he was called from Jakarta by the local Sulawesi government to straighten out a disagreement among some of the foreign researchers he was sponsoring in a nature reserve. “This is not appropriate,” he complained. And in a cautionary tale, he informed me that when some scholars did not turn in research reports to him, he had withheld their requests for visa extensions. He also warned me not to have any romantic affairs in the field, recounting the story of a woman anthropologist who had taken an Irianese lover causing a scandal for her Indonesian sponsor. Selain pengertian bahwa ilmuwan asing dapat dengan mudah mengabaikan karya dari kolega Indonesia mereka, ilmuwan asing seringkali menimbulkan kesulitan bagi rekanan Indonesia mereka dengan tidak memahami politik lokal dan norma budaya. Dr. Supriatna menjelaskan kepada saya beberapa persoalan yang dialaminya bekerja dengan para ahli asing. Suatu ketika ia ditelpon dari Jakarta oleh pemerintah lokal Sulawesi untuk mendamaikan suatu percekcokan antara periset asing yang disponsorinya di cagar alam. “Ini tidak tepat,” keluhnya. Dan sebagai kisah peringatan, ia menginformasikan kepada saya bahwa ketika beberapa ilmuwan tidak mengumpulkan laporan riset kepadanya, dia menahan permintaan perpanjangan visa mereka. Dia juga memperingatkan saya agar tidak memiliki hubungan romantis di lapangan, menceritakan ulang kisah seorang antropolog perempuan yang berpacaran dengan orang Irian menyebabkan skandal untuk sponsor Indonesianya.

Whereas in a U.S. academic setting difference among scholars is often understood as paradigm conflict, between Indonesian scientists and their foreign collaborators theoretical disagreements often produced tensions over the neocolonial relations of scientific collaboration itself. During one conversation at IFABS about my research, I described my project comparing conservationist and Sama “ideas of nature.” Yakup said what he wanted to know from me, however, was more about the “social structure” of the Togean people. He said: “In Java there is a social structure, which is strong and cannot be changed. Because Sama are used to being nomads, they are not used to being concentrated in such a tight group. This concentration is very dense. Therefore, there can be fighting and problems. These people will need to be dispersed.” Sedangkan dalam perbedaan pengaturan akademik Amerika Serikat di kalangan ilmuwah sering dipahami sebagai konflik paradigma, antara ilmuwan Indonesia dan kolaborator asing mereka yang mana pertentangan teoritis sering menimbulkan ketegangan mengenai hubungan neokolonial dari kolaborasi ilmiah itu sendiri. Dalam sebuah percakapan di IFABS mengenai riset saya, saya menggambarkan proyek saya membandingkan “ide akan alam” di kalangan konservasionis dan orang Sama. Yakup mengatakan apa yang dia ingin ketahui dari saya, bagiamanapun, lebih tentang “struktur sosial” dari orang Togean. Dia berkata: “Di Jawa ada struktur sosial, yang kuat dan tidak dapat diubah. Karena orang Sama terbiasa menjadi nomaden, mereka tidak terbiasa untuk terkonsentrasi dalam kelompok yang ketat Konsentrasi ini seringkali begitu padat. Oleh karena itu dapat terjadi pertengkaran dan masalah. Orang-orang ini perlu dibubarkan.”

Behind Yakup’s invocation of “Javanese social structure” and the potential for “fighting and problems” among Togean people lay perspectives gained from his studies of biological anthropology and sociobiology. Behind my own interest in political rights and cultural representations of Togean people lay my training in political ecology and poststructuralist anthropology. As I was not willing to put my research to ends that this training had taught me to perceive as unjust or coercive, I explained to Yakup that I could only work to understand the perspectives of all sides. In this encounter, Yakup and I each were suspicious that our differences might lie at the level of nationality, not theory, however. In the context of transnational collaboration within the Togean project, North/South aspects of conflict were frequently emphasized over the abstraction of intellectual difference, and many tensions among foreign and Indonesian scientists were readily (and often mistakenly) viewed as “national” difference.11 Di balik seruan Yakup mengenai “struktur sosial orang Jawa” dan potensi untuk “pertengkaran dan masalah” di antara orang-orang Togean terletak perspektif yang diperoleh dari studinya tentang antropologi biologi dan sosiobiologi. Di balik minat saya terhadap hak politik dan representasi budaya orang Togean, terletak pelatihan saya dalam politik ekologi dan antropologi pos-strukturalis. Sebagaimana saya tidak bersedia untuk mengakhiri penelitian saya sehingga pelatihan ini mengajarkan saya untuk merasa tidak adil atau memaksa, saya menjelaskan kepada Yakup bahwa saya hanya bisa bekerja untuk memahami perspektif dari semua sisi. Dalam pertemuan ini, Yakup dan saya curiga satu sama lain bahwa perbedaan kami kemungkinan terletak pada tingkat kebangsaan, bukan teori. Dalam konteks kolaborasi transnasional dalam proyek Togean, aspek konflik Utara/Selatan sering ditekankan pada abstraksi perbedaan intelektual, dan banyak ketegangan di antara ilmuwan asing dan Indonesia dengna mudah (dan sering keliru) dipandang sebagai perbedaan “kebangsaan”.[11]

Perhaps nothing caused more discomfort between Indonesian and foreign scholars than the question of research visas. Foreign scientists are required to have an official research permit before they do any studies in Indonesia. From the perspective of foreign scholars, the research visa can take months or years to get, sometimes requiring an expensive special trip to Indonesia to arrange. Since the visa can only be acquired in Jakarta, the process embeds the researcher in an endless network of bureaucracy from the capital to the village, and most importantly, once one is in Indonesia on a research visa, it is impossible to leave without the written permission of the research sponsor. An American biologist I met once spent several days with a broken back strapped to a board waiting for permission from his sponsor before he could be airlifted to a hospital in Singapore.12 Mungkin tidak ada yang menyebabkan ketidaknyamanan lebih banyak antara ilmuwan Indonesia dan asing daripada pertanyaan tentang visa penelitian. Ilmuwan asing diharuskan memiliki izin penelitian resmi sebelum mereka melakukan penelitian apapun di Indonesia. Dari perspektif ilmuwan asing, visa penelitian dapat memakan waktu bulanan ataupun tahunan untuk didapatkan, terkadang memerlukan perjalanan khusus yang mahal ke Indonesia untuk mengaturnya. Karena visa hanya dapat didapatkan di Jakarta, proses yang menempatkan peneliti dalam jaringan birokrasi tiada akhir dari ibukota sampai ke desa, dan yang paling penting, ketika seseorang berada di Indonesia dengan visa penelitian, ia tidak dapat pergi tanpa surat ijin dari sponsor penelitian. Seorang ahli biologi Amerika yang saya temui pernah menghabiskan waktu beberapa hari dengan punggungnya yang patah diikat ke papan menunggu izin dari sponsornya sebelum ia dapat diterbangkan ke rumah sakit di Singapura.[12]

For their part, Indonesian scientists tend to believe that foreign scientists avoid collaborating with Indonesian scholars by entering their country on tourist visas. They are aware that EuroAmericans benefit professionally from their Indonesian research and believe foreign scholars will not share in these profits unless required to do so. By requiring foreign scientists to secure permissions through the Indonesian Institute of Sciences, the state attempts to ensure that foreign scientists share their knowledge and results with domestic scholars. In the 1990s, the visa process was also a way for the national security bureaucracy to determine that foreign researchers were not engaging in politically sensitive research or research understood as insulting to Indonesian sensibilities. Dr. Supriatna regularly confronted the issue of how to persuade foreign scientists to train students and field assistants, to share their research results, and to give due credit to Indonesian scientific contributions.13 Bagi mereka, ilmuwan Indonesia cenderung percaya bahwa ilmuwan asing menghindari berkolaborasi dengan ilmuwan Indonesia dengan memasuki negara mereka menggunakan visa turis. Mereka sadar bahwa Eropa dan Amerika mendapatkan keuntungan secara profesional dari penelitian mereka di Indonesia dan percaya bahwa para ilmuwan asing tidak akan berbagi keuntungan ini kecuali jika mereka diwajibkan melakukannya. Dengan mewajibkan ilmuwan asing untuk mendapatkan ijin melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), negara mencoba memastikan ilmuwan asing berbagi pengetahuan dan hasil mereka dengan ilmuwan dalam negeri. Pada tahun 1990an, proses visa juga merupakan cara bagi birokrasi keamanan nasional untuk menentukan bahwa peneliti asing tidak terlibat dalam penelitian yang sensitif secara politik atau penelitian yang dipahami sebagai penghinaan terhadap kepekaan orang Indonesia. Dr. Supriatna secara reguler menghadapi masalah bagaimana membujuk ilmuwan asing untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dan asisten lapangan, untuk berbagi hasil penelitian mereka, dan memberikan kredit yang pantas untuk kontribusi ilmiah Indonesia.[13]

In Primate Visions, Donna Haraway (1989) explored North-South scientific relations through the collaboration in 1975 of American primatologist Alison Jolly and Etienne Rakotomaria, Director of Scientific and Technical Research in the Malagasy Republic, as evidence of the decolonizing process occurring in transnational science. This process is especially salient for conservation biology, which requires the literal space of postcolonial nations to carry out its work.14 Haraway cites Rakotomaria, “Scientists will only be allowed to work here if they arrange reciprocal benefits for Malagasy colleagues. The people in this room know that Malagasy nature is a world heritage. We are not sure that others realize it is our heritage.” Haraway identifies this as a beginning of “Malagasy-controlled reconstruction of what nature and conservation must mean for national, ecological, and cultural survival,” and she asks a question equally salient for Indonesia: “What might a postcolonial reinvention of nature be like?” (Haraway 1989:207). Dalam Visi Primata (Primate Visions), Donna Haraway (1989) mengeksplorasi hubungan ilmiah Utara-Selatan melalui kolaborasi pada tahun 1975 dari ahli Primata Amerika Alisaon Jolly dan Etienne Rakotomaria, Direktur dari Riset Ilmiah dan Teknis di Republik Malagasy, sebagai sebuah bukti proses dekolonisasi yang terjadi dalam sains transnasional. Proses ini sangat penting untuk biologi konservasi, yang membutuhkan ruang literal dari negara-negara poskolonial untuk melakukan pekerjaannya.[14] Haraway mengutip Rakotomaria, “Para ilmuwan hanya akan hanya akan diizinkan bekerja disini jika mereka mengatur manfaat timbal balik untuk rekan-rekan Malagasy. Orang-orang di ruangan ini mengetahui bahwa alam Malagasy adalah warisan dunia. Kami tidak yakin bahwa orang lain menyadari bahwa ini adalah warisan kami.” Haraway mengidentifikasi ini adalah awal dari “Rekonstruksi yang dikontrol Malagasy tentang apa arti alam dan konservasi secara nasional, ekologis dan keberlangsungan kebudayaan,” dan ia menanyakan pertanyaan yang sama pentingnya untuk Indonesia: “Seperti apakah penciptaan ulang poskolonial mengenai alam?” (Haraway 1989: 207).

CAMP UEMATA KAMP UEMATA

At Camp Uemata, I was able to experience biological field science with the IFABS scientists firsthand. In 1996 and 1997, Uemata was a busy “center of calculation” where data on Togean nature was not only compiled but also made mobile, stable, and combinable (Latour 1988). During the course of the year, I met many Indonesian scientists, including several primatologists, a marine biologist, a forest ecologist, a geographer, an economist, and an ornithologist. I also met foreign researchers, including an expert on the coconut palm, a health policy graduate student, a political ecologist, a biological anthropologist, and the members of two Earthwatch expeditions. Another cadre of Indonesian experts on tourism and development worked to translate biological mandates into social programs. And finally, Togean Island people assisted scientists with conservation and research activities. Both experts and expertise were an outcome of Togean field science. Di Kamp Uemata, saya dapat mengalami secara tangan pertama pengalaman lapangan sains biologi dengan para ilmuwan IFABS. Di tahun 1996 dan 1997, Uemata sibuk sebagai “pusat dari penghitungan” dimana data alam Togean tidak saja dikompilasi namun juga dibuat mobil, stabil dan dapat dikombinasikan (Latour 1988). Sepanjang tahun ini, saya bertemu banyak ilmuwan Indonesia, termasuk beberapa ahli primata, ahli biologi kelautan, ahli ekologi hutan, ahli geografi, ahli ekonomi, dan ahli burung. Saya juga bertemu dengan peneliti asing, termasuk ahli kelapa sawit, mahasiswa pasca sarjana untuk kebijakan kesehatan, ahli ekologi politik, antropolog biologi, dan dua anggota ekspedisi Earthwatch. Kader lain, ahli pariwisata dan pengembangan Indonesia yang bekerja untuk menerjemahkan mandat biologis ke dalam program sosial. Dan akhirnya, orang-orang Kepulauan Togean mendampingi para ilmuwan dengan aktivitas konservasi dan risetnya. Baik ahli dan keahlian adalah hasil dari lapangan sains Togean.

One night, I went into the forest with an American primatologist who was conducting a study of the Togean tarsier. The tarsier is one of the world’s smallest primates and the species status of the Togean Island tarsier, like that of the Togean macaque, also hung in the balance. Participating in capturing the tarsiers that day were Dr. Supriatna, Pak Arif (a field assistant to the American scientist), and several American volunteers from an organization named Earthwatch. We climbed up to a dead ficus, which the scientists suspected was the sleeping tree of a family of tarsiers. Arif had previously set up mist-nets surrounding the tree to catch the nocturnal tarsiers when they came out at dusk. I sat near a volunteer who took my photograph saying: “Anthropologist at work in the jungle!” Suatu malam, saya pergi ke dalam hutan bersama ahli primate Amerika yang sedang melakukan studi mengenai tarsius Togean. Tarsius adalah primata paling kecil di dunia dan status spesies seperti tarsius Kepulauan Togean, seperti kera Togean, juga bergantung pada keseimbangannya. Berpartisipasi dalam menangkap tarsius hari itu adalah Dr. Supriatna, Pak Arif (asisten lapangan untuk ilmuwan Amerika), dan beberapa relawan Amerika dari sebuah organisasi bernama Earthwatch. Kami memanjat sebuah pohon ara mati, yang mana para ilmuwan mencurigai adalah pohon tidur dari keluarga tarsius. Arif sebelumnya sudah menyiapkan jaring di sekitar pohon untuk menangkap tarsius malam hari saat mereka keluar pada waktu senja. Saya duduk dekat seorang relawan yang mengambil foto saya sambil berkata: “Antroplog sedang bekerja di dalam hutan!”

Suddenly, we heard a chirp. Then, immediately, a whistle. This was the duet call of a male-female pair that the American primatologist was recording to use in a behavioral analysis of tarsier speciation. It didn’t take long before, zip!, I saw the dim outline of a tarsier leap from one leaf clump to another and it was caught in our mist net. Looking into the net with our flashlights, Dr. Supriatna asked the volunteers if they had ever seen a tarsier before. He believed this was a new species and the largest kind of tarsier weighing 150 grams. He explained, “There are four species of tarsiers in Kalimantan and others in Sulawesi each having color variations.” “The tarsier won’t live in captivity. They don’t eat because of stress,” he added. “Are they endangered?” the volunteer with the camera asked him. “No, not endangered, but protected,” Supriatna replied. Tiba-tiba, kami mendengar kicauan. Lalu, segera, sebuah peluit. Ini adalah panggilan duet dari pasangan jantan-betina yang direkam oleh ahli primata Amerika untuk digunakan dalam analisa perilaku spesifikasi tarsius. Tak lama kemudian, zip! Saya melihat dengan samar seekor tarsius melompat dari satu daun ke daun lain dan terjatuh dalam jaring kabut kami. Menggunakan senter kami melihat ke arah jaring, Dr. Supriatna bertanya kepada para relawan jika mereka pernah melihat seekor tarsius sebelumnya. Ia yakin bahwa ini adalah spesies baru dan jenis tarsier yang cukup besar dengan berat 150 gram. Ia menjelaskan, “Ada empat spesier tarsius di Kalimantan dan yang lainnya di Sulawesi, masing-masing memiliki variasi warna.” “Tarsius tidak akan hidup lama dalam penangkaran. Mereka tidak makan karena stress,” tambahnya. “Apakah mereka terancam punah?” tanya relawan dengan kamera itu kepadanya. “Tidak, tidak terancam punah, namun terlindungi, “ jawab Supriatna.

#
IMG 2
Measuring a Tarsier at Camp Uemata, by Celia Lowe. Kalimantan, 1955. Melindungi Alam Berarti Mendapat Penghormatan Di Mata Dunia. J. Roberts/Koleksi Gambar National Geographic

Dr. Supriatna had recommended Arif to the American scientist as an expert on Sulawesi primates and on the techniques of primatological field work. Pak Arif lived near Tangkoko National Park in North Sulawesi, which has populations of both macaques and tarsiers. He had made his career working with both Indonesian and foreign scientists, and he attributed his entry into the scientific and conservation worlds to the wide variety of primate researchers he had met there. Arif assisted them with building traps, setting nets, taking blood samples, and taking care of the physical aspects of primate field study that scientists generally find difficult. Arif also had a detailed understanding of primate behavior. Although he had only an elementary-school education, this was not an obstacle to demonstrating his knowledge, and he was well regarded in the world of Indonesian primate research. Dr. Supriatna merekomendasikan Arif kepada ilmuwan Amerika sebagai ahli primata Sulawesi dan teknik kerja lapangan primatologis. Pak Arif tinggal dekat dengan Taman Nasional Tangkoko di Sulawesi Utara, yang mana memiliki populasi baik kera dan tarsius. Dia membangun karirnya bekerja dengan baik ilmuwan Indonesia dan asing, dan dia menghubungkan masukannya dalam dunia sains dan konservasi ke berbagai peneliti primata yang pernah dia temui di sana. Arif mengasisteni mereka dengan membuat jebakan, memasang jaring, mengambil contoh darah, dan mengatasi aspek fisik dari studi lapangan primata yang para ilmuwan secara umum mengalami kesulitan. Arif juga memiliki pemahaman yang detail mengenai perilaku primata. Walaupun ia hanya memiliki edukasi di tingkat sekolah dasar, ini bukanlah halangan baginya untuk mendemonstrasikan pengetahuannya, dan ia juga dihargai dengan baik dalam dunia penelitian primata Indonesia.

Dr. Supriatna promoted all his Indonesian staff, whether scientist or assistant, into positions of authority at Camp Uemata. He explained to me, “Arif is the best tarsier man in the country.” Another time he invited Pak Ahmad, the Ranger, to explain to some Camp visitors his experience working with the biologists. Ahmad described how he had assisted Budi with his study of Malenge’s trees:
In 1992, Budi first came to build a camp here. We built a trail through the forest and we made a “bell” and then a “plot.” A plot is an area 50 meters square where we counted the number and size of trees. We also counted the six types of fruits and the seven types of leaves. This is what is called “analysis.”
Dr. Supriatna mempromosikan semua staf Indonesianya, apakah mereka ilmuwan maupun asisten, dalam posisi yang berwenang di Kamp Uemata. Ia menjelaskan kepada saya, “Arif adalah ahli tarsius terbaik di negeri ini.” Di waktu yang lain ia mengundang Pak Ahmad, penjaga hutan, untuk menjelaskan kepada pengunjung kamp mengenai pengalamannya bekerja dengan para ahli biologi. Ahmad menggambarkan bagaimana ia membantu Budi dalam studinya mengenai pepohonan di Malenge:
Di tahun 1992, Budi pertama kali datang untuk membangun sebuah kamp di sini. Kami membangun jejak melalui hutan dan kami membuat “bel” dan juga “plot”. Sebuah plot adalah area seluas 50 meter persegi dimana kami menghitung jumlah dan ukuran pepohonan. Kami juga menghihtung enam tipe buah dan tujuh tipe dedaunan. Inilah yang disebut “analisis”.

While Dr. Supriatna attempted to situate his Indonesian colleagues as experts, sometimes his efforts would fail dramatically. On one occasion, a EuroAmerican scientist complained loudly about his food saying, “It seems whenever I’m eating with a group of Europeans and a bunch of foreigners, I can’t make them understand not to use so much chili pepper.” Budi got up and left the table abruptly: who, after all, was foreign here? Or once, when an Indonesian biologist showed up late for a field excursion, I heard a white scientist proclaim, “that’s why they’re still beating on drums.” Most frustrating for this group of elite Indonesians was that foreign visitors to the camp were sometimes unable to make a distinction between Indonesian scientists and Togean villagers. The distinction between cosmopolitan scientists and rural Togean people, however, was one of the important social distinctions at stake for Indonesian experts in their scientific production of nature, and the field station was a place where “modern” and “traditional” identities were continually reinscribed. Sementara Dr. Supriatna berusaha untuk menempatkan kolega Indonesia sebagai ahli, seringkali usahanya gagal total secara dramatis. Pada suatu peristiwa, seorang ilmuwan Eropa Amerika mengeluh keras-keras mengenai makanannya dengan mengatakan, “Setiap kali saya makan dengan sekelompok orang Eropa dan sekelompok orang asing, saya tidak pernah dapat membuat mereka paham untuk tidak menggunakan banyak cabai.” Budi berdiri dan meninggalkan meja dengan tiba-tiba: siapa, bagaimanapun juga, asing di sini? Atau sekali, ketika seorang ahli biologi Indonesia terlambat datang untuk kerja lapangan, saya mendengar seorang ilmuwan kulit putih mengklaim, “Karena itulah mereka masih terus memukul genderang.” Yang paling membuat frustrasi untuk kelompok elit Indonesia ini adalah bahwa pengunjung asing yang datang ke kamp seringkali tidak bisa membuat perbedaan antara ilmuwan Indonesia dan penduduk desa Togean. Perbedaan antara ilmuwan perkotaan dan penduduk desa Togean, adalah salah satu dari perbedaan sosial yang penting menjadi dipertaruhkan bagi para ahli Indonesia dalam menghasilkan produksi ilmiah mereka tentang alam, dan stasiun lapangan adalah tempat di mana identitas “modern” dan “tradisional” secara terus menerus berulang kali dituliskan.

At Uemata, Indonesian scientists were also, at times, susceptible to representing Togean people as “unknowing,” and Togean knowledges could be overlooked in the scientific effort to reveal biological nature. My Sama friend Isra once asked me if I believed we are descended from monkeys. I was a bit noncommittal on the subject. The 35 million years that separates me from the Togean macaque does seem rather a long time to recon kinship and, as Franklin and McKinnon (2001:5) write, “Kinship provides a useful example of naturalization as knowledge because of the way in which kin ties are seen to be constituted out of primordial natural facts.”15 Isra asked me about primate kinship because he himself had been brought to the Camp by IFABS in the hopes that he would internalize their conservation values. He learned many things about the conservation project while he was there, including the urgency of preserving the Togean monkey. One explanation he was given of its value was that it is our “ancestor.” But, he told me, he did not believe humans are related to animals at all. “God looks at humans differently than animals,” Isra said. Di Uemata, ilmuwan Indonesia sewaktu-waktu juga rentan untuk merepresentasikan orang-orang Togean sebagai “yang tidak mengetahui,” dan pengetahuan orang Togean dapat diabaikan dalam usaha ilmiah mengungkapkan alam biologi. Teman saya orang Sama, Isra, pernah bertanya kepada saya, apakah saya percaya bahwa kita berasal dari monyet. Saya agak tidak setuju dalam masalah ini. Jarak 35 juta tahun yang memisahkan saya dari kera Togean terasa cukup lama untuk merasakan kekerabatan, dan sebagaimana Franklin dan McKinnon (2001:5) menuliskan, “Kekerabatan menyediakan contoh naturalisasi yang berguna sebagai pengetahuan karena cara di mana ikatan kerabat dilihat dari kenyataan alam purba.”[15] Isra bertanya kepada saya mengenai kekerabatan primata karena dia sendiri ditempatkan di Kamp oleh IFABS dengan harapan bahwa ia dapat menginternalisasi nilai-nilai konservasi mereka. Dia mempelajari banyak hal mengenai proyek konservasi ketika ia berada di sana, termasuk urgensi dalam melestarikan monyet Togean. Salah satu penjelasan yang diberikan adalah bahwa monyet adalah “nenek moyang” kita. Tapi, ia mengatakan kepadaku, bahwa ia tidak percaya bahwa manusia terhubung dengan binatang sama sekali. “Tuhan melihat manusia secara berbeda dengan binatang,” Isra berkata.

Biologists’ desires to revise Togean peoples’ views of nature were reflected in the way they had reworked physical space at Camp Uemata. Uemata was built on an uninhabited beach, but the reef in front of it had previously been a sea cucumber collecting and fishing ground for Sama people from nearby Pulo Papan. Indeed, the hill behind the Camp was somebody’s garden plot. Uemata itself was named after the tiny spring—not much bigger than tears—that had flowed onto the sand at the end of the beach before it was turned into the camp’s shower facility. A garbage pit at one end of the beach now gathered trash and flies. The biologists’ idealist supplanting of Togean peoples’ natures was physically replicated in their appropriation of the land- and marine-scapes of the campsite. Keinginan para ahli biologi untuk merevisi pandangan orang-orang Togean mengenai alam tercermin dalam cara mereka mengolah kembali ruang fisik di Kamp Uemata. Uemata dibangun pada pantai yang tidak ditempati, namun karang di depannya merupakan tempat di mana siput laut dipanen dan merupakan tempat orang-orang Sama mencari ikan dari pulau terdekat, Pulo Papan. Bukit di belakang Kamp adalah plot kebun milik seseorang. Uemata sendiri dinamakan dari mata air mungil – yang tidak jauh lebih besar dari airmata – yang mengalir ke pasir di ujung pantai sebelum tempat itu dirubah menjadi fasilitas mandi kamp. Di ujung pantai yang lain menjadi lubang sampah yang mana berkumpul sampah dan lalat. Idealisme para biologis mengantikan alam dari orang-orang Togean mereplika secara fisik dalam pemberian mereka mengenai tanah – dan sketsa laut – dari situs kamp.

Pak Ahmad, who was positioned as a culture broker between the scientists and his Malenge Island neighbors, knew that the Togean macaque competed with Malenge people who needed the space to grow coconuts on the Island. One day, as I was speaking to some women who were coring coconuts, Ahmed teasingly called them “monkeys.” I joined in the play by asking if they were a “protected” species. Ahmed responded, “These are more protected than the ones in the forest.” From his perspective, if you own coconuts, even if you are sick or old, you have something of value. If you want to go to the store and ask for credit, the owner will give it to you, he will pay your taxes for you, he will do almost anything to help. For Ahmad, the scientists and their idea of biodiverse nature threatened this livelihood and promised to make Togean monkeys more significant than Togean people. Pak Ahmad, yang diposisikan sebagai perantara budaya antara ilmuwan dan para tetangga mereka di Pulau Malenge, mengetahui bahwa kera Togean berkompetisi dengan orang-orang Malenge yang membutuhkan tempat untuk menanam kelapa di pulau itu. Suatu hari, selagi saya berbicara dengan beberapa perempuan yang membuka kelapa, Ahmad menggoda dengan memanggil mereka sebagai “monyet.” Saya bergabung dalam permainan ini dengan bertanya apakah mereka spesies yang “dilindungi”. Ahmad menimpali, “Yang ini lebih terlindungi daripada yang ada di hutan.” Dari perspektifnya, jika Anda memiliki kelapamu sendiri, bahkan jika anda sakit dan tua, anda memiliki nilai. Jika anda ingin pergi ke toko dan meminta pinjaman, pemiliknya akan memberikan kepadamu, ia akan membayar pajakmu untukmu, ia akan melakukan apapun untuk membantumu. Bagi Ahmad, ilmuwan dan gagasan mereka mengenai keanekaragaman hayati mengancam mata pencarian ini dan berjanji untuk membuat monyet Togean lebih siginifikan daripada orang Togean.

Scientists and Togean people disputed the identity and meaning of Togean nature and, even as the scientists hoped that Togean people would come to appreciate their biodiversity perspective, biological and Togean cultures of nature could not always be reconciled. Isra claimed the monkeys did not even come from Malenge Island. He told me how they had arrived on a Portuguese ship that had anchored near Malenge a long time ago. The ship put down a board to the island and the monkeys had escaped. So while the scientists were searching for the origins of the monkey in evolutionary time, Malenge people described equally exotic origins of the monkey from historical memory. Ilmuwan dan orang-orang Togean memperdebatkan identitas dan makna dari alam Togean dan, sama seperti para ilmuwan berharap bahwa orang-orang Togean pada akhirnya akan menghargai perspektif keanekaragaman hayati mereka, alam biologi dan budaya Togean tidak selalu dapat didamaikan. Isra mengklaim bahwa monyet tersebut bahkan berasal dari Pulau Malenge. Ia mengatakan kepadaku bahwa mereka tiba dari sebuah kapal Portugis yang berlabuh di Malenge dulu sekali. Ketika kapal ini berlabuh di pulau dan para monyet melarikan diri. Jadi sementara para ilmuwan mencari asal dari monyet ini dalam rentang waktu evolusi, orang-orang Malenge mendeskripsikan di saat yang sama asal yang eksotik dari para monyet dalam ingatan historis mereka.

M. TOGEANUS BECOMES A DUBIOUS NAME M. TOGEANUS MENJADI NAMA YANG MERAGUKAN

At the end of Supriatna and Froehlich’s 1996 article suggesting the likelihood of the Togean macaque’s species status, the authors mentioned a similar story to the one I had heard from Isra: “Recent fieldwork supports local traditions that the monkeys of Malenge Island were artificially transported there about 1920 from near Tanjung Api…they occur nowhere else in the Togian archipelago.” This story of the historical origins of the Togean macaque sits uneasily in the same article alongside the authors’ invocation of island biogeography which was intended to indicate the possibility of the monkey’s arrival by a prehistoric land bridge. Pada akhir dari artikel Supriatna dan Froehlich di tahun 1996, menunjukkan kemungkinan status spesies kera Togean, para penulis menyebutkan sebuah cerita serupa dengan yang saya dengar dari Isra: “Penelitian lapangan baru-baru ini mendukung tradisi lokal bahwa monyet-monyet Pulau Malenge diangkut secara artifisial ke sana pada tahun 1920 dari dekat Tanjung Api… mereka tidak ada di tempat lainnya di Kepulauan Togean.” Kisah dari asal mula kera Togean ini duduk dengan gelisah dalam artikel yang sama, di mana para penulis menyebutkan mengenai biogeografi pulau yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemungkinan kedatangan para monyet dengan jembatan darat prasejarah.

Nonetheless, Isra’s “local knowledge” could not overwhelm the momentum of the primate research or the conservation effort. Dr. Supriatna and his students sent blood samples of the Togean macaque to Columbia University in New York for analysis, and he and Froehlich conducted field research on the mainland to look for related monkeys. Over 19 days in June 1995, and 12 days in January 1996, they sampled 90 wild and pet “Togean-like” monkeys from around the Balantak peninsula. They sedated the monkeys by injecting them with Ketamine HCl using hand-held syringes or blow-guns and injection darts, and they gathered fingerprints on clear tape covered with graphite powder. The macaques were examined for blood, dermatoglyphic volar prints from both hands and feet, and morphometric and pelage data. In order to assess the health of the Togean macaque population, they took bilateral cheek tooth measurements from the 1939 Menden collection and assessed asymmetry scores to look for signs of stress on the Togean monkeys (Froehlich et al. 1998). Meskipun demikian, “pengetahuan lokal” Isra tidak dapat mengalahkan momentum dari penelitian primata atau upaya konservasi. Dr. Supriatna dan para mahasiswanya mengirimkan sampel darah dari kera Togean ke Universitas Columbia di New York untuk analisis, dan dia beserta Froehlich melakukan penelitian lapangan di daratan utama untuk mencari monyet yang terkait. Selama 19 hari di bulan Juni 1995 dan 12 hari di bulan Januari 1996, mereka mengambil contoh 90 monyet liar dan peliharaan yang “mirip dengan Togean” di sekitaran semenanjung Balantak. Mereka membius para monyet dengan menyuntikkan Ketamine HCl menggunakan suntikan tangan atau pistol suntik dan anak panah suntikan, dan mereka mengumpulkan sidik jari pada pita isolasi bening yang diberi bubuk grafit. Para kera diperiksa untuk darah, cetakan volar dermatologyphic dari kedua tangan dan kaki, dan morfometrik dan data pelage. Untuk menilai kesehatan populasi kera Togean, mereka mengambil ukuran gigi pipi bilateral dari tahun 1939 berdasarkan koleksi Menden dan menilai asimetri untuk mencari tanda stres pada monyet Togean (Froehlich et al. 1998).

In August of 1997, Supriatna, Froehlich, and three colleagues submitted their reanalysis for publication in the journal Tropical Biodiversity. This time there was no mention of prehistoric Togean biogeography, and the story of the Togean macaque’s historical arrival on Malenge Island was recovered in greater detail: Pada bulan Agustus 1997, Supriatna, Froehlich dan tiga koleganya mengirimkan analisis ulang mereka untuk publikasi dalam jurnal Tropical Biodiversity (Keanekaragamanhayati Tropis). Kali ini tidak disebutkan mengenai biogeografi Togean prasejarah, dan kisah kedatangan sejarah kera Togean di Pulau Malenge dipulihkan dalam detail yang lebih banyak:

Oral traditions on Malenge and the mainland tell of a few animals being transported to this island in the 1920s, supposedly by a Swiss man named Sibley in charge of German copra plantations between Tanjung Api and Bunta starting in 1918 (Pak A.Ex: Palali [Luwuk Historian], pers. comm.). As an amateur naturalist, Sibley sailed often around Teluk Tomini in his orange boat. Residents of Malenge also tell of more recent, but failed attempts to establish their monkeys on neighboring islands of the Togeans. [1998:168] Tradisi lisan di Malenge dan pulau utama menceritakan bahwa sebagian binatang dipindahkan ke pulau ini pada tahun 1920an, oleh seorang pria berkebangsaan Swiss bernama Sibley yang bertanggung jawab atas perkebunan kopra milik Jerman, di antara Tanjung Api dan Bunta mulai tahun 1918 (Pak A. Ex: Palali [Sejarawan Luwuk], pers. Comm.). Sebagai seorang naturalis amatir, Sibley sering berlayar di sekitar Teluk Tomini dalam perahu warna oranye miliknya. Para penduduk Malenge juga mengatakan mengenai upaya terbaru namun gagal untuk menempatkan monyet mereka di pulau-pulau tetangga di Togean. [1998:168]

In their new article, the scientists conclude that the Malenge population from Menden’s collection includes genes from female M. tonkeana and male Balantak monkeys. “This hypothesis is supported by the emphatic testimony of Pak Amir, a very knowledgeable forest guide on Malenge Island,” they wrote (1998:177), since Amir had never seen traits indicative of the Balantak female. At the same time, the allure of taxonomic discovery remained alive, and they determined that the Balantak peninsula was home to a different, previously undescribed, species of macaque which they nicknamed “the Balan of Balantak” in the title of their article. Dalam artikel baru mereka, para ilmuwan menyimpulkan bahwa koleksi Menden mencakup gen dari M. tonkeana betina dan kera Balantak jantan. “Hipotesis ini didukung dari kesaksian tegas Pak Amir, seorang pemandu hutan yang kaya pengetahuan mengenai Pulau Malenge,” mereka menuliskan (1998: 177), karena Amir tidak pernah ciri-ciri yang menunjukkan Balantak betina. Pada saat yang sama, daya tarik dari penemuan taksonomik tetap hidup, dan mereka menentukan bahwa semenanjung Balantak adalah rumah bagi spesies kera yang berbeda, yang sebelumnya tidak diketahui, yang mereka juluki “Balan dari Balantak” dalam judul artikel mereka.

At this point, the scientific research findings failed to sustain the independent species status of M. togeanus, and the macaque was concluded to be a “bottle-necked hybrid swarm” or, as another primatologist described it to me, “feral.” Their new work reversed the suppositions of the 1996 article with the following description, “The small Togean population represents an unnatural hybrid swarm, bottlenecked and inbred after its founding mostly by female Tonkean and male Balantak genes.” Furthermore, “The Togean sample is …not representative metrically, genetically, or historically of the Balantak monkey on the Sulawesi peninsula.” The new field data do support the idea that the Balantak primate is a valid new species, while “M. togeanus is a nomen dubium for the population on the mainland peninsula” (1998:180). Pada titik ini, temuan penelitian ilmiah gagal untuk mempertahankan kemandirian status spesies M. togeanus, dan kera tersebut disimpulkan sebagai “kawanan hibrida bottlenecked” atau, sebagaimana ahli primatologi lainnya menggambarkan pada saya, “liar”. Karya baru mereka membalikkan dugaan pada artikel di tahun 1996 dengan deskripsi sebagai berikut, “Populasi kecil Togean merepresentasikan kawanan hibrid tidak alami, bottlenecked dan persilangan yang banyak ditemukan antara gen Tonkean betina dan Balantak jantan.” Selanjutnya, “Sampel Togean.. tidak mewakili secara metrik, genetis ataupun historis dari monyet Balantak di semenanjung Sulawesi.” Data lapangan baru lapangan mendukung ide bahwa primata Balantak adalah spesies baru yang valid, sementara “M. togeanus adalah sebuah nomen dubium (nama yang meragukan) untuk populasi di semenanjung daratan utama” (1998:180).

So what would become of this monkey as a raison d’etre for Togean biodiversity conservation? Jadi, apa jadinya monyet ini sebagai raison d’etre (arti) untuk konservasi keanekaragaman hayati Togean?

FROM DUBIOUS NAME TO ENDEMIC SPECIES DARI NAMA YANG MERAGUKAN MENJADI SPESIES ENDEMIK

The status “dubious name” might have been the end of things for M. togeanus, but it was not. In the Balantak article, the authors argued again for the conservation value of the Togean primates: “It would seem advisable to declare the name Macaca togeanus a nomen dubium, or perhaps to reserve the name for a unique hybrid subspecies of M. tonkeana in order to facilitate its protection for the great potential it offers in the study of inbreeding and of hybridization between primate species” (Froehlich et al. 1998:180). Status “nama yang meragukan” mungkin akhir dari segalanya untuk M. togeanus, namun ternyata tidak. Dalam artikel Balantak, para penulis mengemukakan lagi mengenai nilai konservasi dari primata Togean: “Tampaknya disarankan untuk menyatakan Macaca togeanus sebagai nomen dubium, atau mungkin untuk memesan nama untuk subspesies hibrida unik M. tonkeana demi memfasilitasi perlindungannya untuk potensi lebih besar yang ditawarkan dalam studi perkawinan silang dan hibridisasi antara spesies primata” (Froehlich et al. 1998: 180).

By 1997, although the Togean macaque had come full circle from its recognition as a “new form” to a “dubious name,” the existence of an “endemic” primate species still had utility for Togean Island conservation. As Supriatna had explained, “Charismatic animals allow people to want to save the environment.” At the International Tropical Marine Ecosystems Management Symposium (ITMEMS) held in Port Townsend, Australia in 1998, well after M. togeanus had become a “bottlenecked hybrid swarm,” Dr. Supriatna and an Indonesian colleague presented a paper in which they argued:
Almost sixty percent of the land area of the Togeans is covered in tropical forest that supports an impressive array of local and Sulawesi endemic species including: the Togean macaque (Macaca togeanus)—a primate only recently described in 1996 (Froehlich & Supriatna 1996); the Togean lizard (Varanus salvator togeanus); the babirusa or ‘pig deer’ (Babyrousa babyrussa togeanus); and the Togean Tarsier (Tarsius togeanus). [Surjadi and Supriatna 1998:281]
Pada tahun 1997, walaupun kera Togean telah melewati lingkaran yang penuh dari pengakuannya sebagai “bentuk baru” menjadi “nama yang meragukan,” eksistensi dari spesies primata yang “endemik” masih memiliki kegunaannya untuk konservasi Pulau Togean. Sebagaimana Supriatna menjelaskan, “Hewan karismatik memungkinan orang untuk menyelamatkan lingkungan.” Pada Simposium Manajemen Ekosistem Kelautan Tropis Internasional (International Tropical Marine Ecosystems Management Symposium - ITMEMS) yang diadakan di Port Townsend, Australia pada tahun 1998, setelah M. togeanus menjadi sebuah “kawanan hibrida bottlenecked,” Dr. Supriatna dan seorang kolega Indonesia mempresentasikan sebuah makalah di mana mereka berdebat:
Hampir enam puluh persen dari luas daratan di Togean ditutupi oleh hutan tropis yang mendukung susunan mengesankan dari spesies endemik lokal termasuk: kera Togean (Macaca togenaus) – seekor primata yang baru saja dideskripsikan di tahun 1996 (Froehlich & Supriatna 1996); kadal Togean (Varanus salvator togeanus); babirusa atau ‘rusa babi’ (Babyrousa babyrussa togeanus); dan tarsius Togean (Tarsius togeanus). [Surjadi dan Supriatna 1998:281]

In referring only to his co-authored 1996 article where Dr. Supriatna had argued for the macaque’s endemic status, it is clear that the outcomes of conservation biology and primatology alone were not a sufficient basis upon which the project might reverse its course. “Science in action” (Latour 1988), in this case, contained the momentum of the scientists’ investments and interests in the Togean Islands as a protected area and a biodiverse locale. Already they had committed too much to reverse the project’s course based upon their scientific findings alone. Dalam merujuk hanya pada artikel rekanan yang ditulis di tahun 1996 di mana Dr. Supriatna mengemukakan status endemik kera, jelas bahwa hasil dari biologi konservasi dan primatalogi saja bukanlah dasar yang memadai dimana proyek tersebut dapat berputar arah. “Sains dalam aksi” (Latour 1988), dalam kasus ini, memiliki momentum investasi dan minat ilmuwan di Kepulauan Togean sebagai kawaan lindung dan kawasan keanekaragaman hayati. Mereka sudah berkomitmen terlalu banyak untuk memutar balik arah dari proyek ini hanya berdasarkan penemuan ilmiah mereka saja.

The status of the Togean macaque as “endemic” was a strategic essentialism constituting a means to several ends. First, the science of “making the monkey” established a way to legitimate the Togean conservation project within the larger sphere of Indonesian state control. It also had secured a place for Indonesian science within transnational field biology and primatology in which the presence of scientific practice was as least as important as its outcomes.16 Third, it committed CI to funding Togean Island conservation. And finally it had succeeded in transforming IFABS into a new institution able to promote biological science in Indonesia. Status dari kera Togean sebagai “endemik” adalah strategi esensialisme yang merupakan sarana untuk beberapa tujuan. Yang pertama, sains dari “menciptakan si monyet” membentuk sebuah cara untuk melegitimasi proyek konservasi Togean di dalam ruang yang lebih besar dari kontrol negara Indonesia. Ini juga telah mendapatkantempat untuk ilmu pengetahuan Indonesia dalam bidang biologi dan primatalogi transnasional yang mana kehadiran dari praktik ilmiah sama pentingnya dengan hasilnya.[16] Ketiga, CI berkomitmen untuk mendanai konservasi Kepulauan Togean. Dan akhirnya berhasil mentransformasikan IFABS menjadi institusi baru mampu mempromosikan ilmu pengetahuan biologi di Indonesia.

These social facts were sufficient to secure the status of M. togeanus as unique and worth conserving more solidly than dermatoglyphics or pelage data could, and it would not prove possible to return Malenge Island over to Togean peoples’ coconut farming or to local meanings of nature on the basis of any scientific results. Once a “species” has entered into the realm of biodiversity calculation, it hardly ever emerges again as unworthy of protection; transnational biodiversity ideologies inhibit such reversals. This, of course, has implications for the people who live in proximity to biodiverse nature without sharing its logics. As Ahmad had said to me: “We can’t run to the land; we can’t run to the sea; where can we run?” Fakta-fakta sosial ini cukup untuk memastikan status dari M. togeanus sebagai sesuatu yang unik dan layak untuk dilestarikan secara lebih solid daripada yang data dermatogylphics atau pelage dapat lakukan, dan tidak akan memungkinkan untuk mengembalikan Pulau Malenge kepada orang-orang Togean sebagai perkebunan kelapa atau sebagai pengartian alam lokal atas dasar hasil ilmiah apapun. Begitu “spesies” memasuki perhitungan alam keanekaragaman hayati, hampir tidak pernah muncul sebagai sesuatu yang tidak layak dilindungi; ideologi keanekaragamana hayati transnasional menghambat pembalikan proses tersebut. Ini, tentu saja memiliki akibat untuk orang-orang yang hidup dalam kedekatan dengan keanekaragaman hayati tanpa berbagi logikanya. Sebagaimana Ahmad mengatakan kepada kami: “Kami tidak dapat mengelola tanah; kami tidak bisa mengelola laut; lalu apa yang bisa kami kelola?”

But this is a world only partially constituted by Indonesian scientists and their own social and scientific initiatives. In her keynote address at ITMEMS, Nancy Foster (1998) of the United States National Oceanic and Atmospheric Association, argued for moving away from species-driven biodiversity conservation. Instead she proposed “an ecosystems approach to management” as the appropriate scale for both scientific analysis and political advocacy. This was a moment when conservation was beginning to shift its rationale from “species” to “ecoregions.” Dr. Supriatna’s doubly anachronistic promotion of the endemic macaque at the same conference reflects postcolonial relations of knowledge and knowledge-making in which those at the margins of scientific production are allowed to contribute data, while those in centers provide the theories through which reason will be known. We can see this in Supriatna’s own primatology where his advisor, Jeffrey Froehlich, is recognized for his invention of the techniques for dermatoglyphic analysis, while Supriatna’s own research into speciation and hybridity constitutes a case analysis. Tapi ini adalah dunia yang sebagian hanya dibentuk oleh ilmuwan Indonesia dan insiatif sosial dan keilmiahan mereka sendiri. Dalam pidatonya pada ITMEMS, Nancy Foster (1998) dari Asosiasi Oseanik dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (United States National Oceanic and Atmospheric Association), berargumentasi untuk beralih dari konservasi keanekaragaman hayati yang berbasis spesies. Sebagai gantinya, dia mengusulkan “pendekatan ekosistem terhadap manajemen” sebaga skala yang sesuai untuk analisis ilmiah dan advokasi politik. Ini adalah saat ketika konservasi mulai mengubah alasannya dari “spesies” menjadi “ekoregion.” Promosi Dr. Supriatna yang berlipat ganda tidak sesuai dengan jamannya mengenai kera endemik pada konferensi yang sama mencerminkan relasi poskolonial dari pengetahuan dan penciptaan pengetahuan yang mana mereka yang berada di pinggiran dari produksi ilmiah diizinkan untuk menyumbangkan data, sementara mereka yang ada di tengah-tengah menyediakan teori-teori yang mana sebab dapat diketahui. Kita dapat melihat ini dalam primatalogi Supriatna sendiri yang mana penasehatnya, Jeffrey Froehlich, dikenal untuk penemuannya menciptakan teknik analisa dermatoglyphic, sementara riset Supriatna sendiri pada spesifikasi dan hibriditas yang merupakan analisis kasus.

In this sense, the creations of Indonesian scientists, like the Indian scientists described by Subaltern Studies scholars, are recognized only through struggle and insistence. To imagine “nonderivative” thought within Supriatna’s scientific project, however, we need only look at his scholarship. Specifically, his insistence on recognition of Indonesians’ contributions to the scientific project encompasses its own theory of standpoint. Supriatna’s scholarly writings contain continual reference to the knowledge of Sulawesi and Togean peoples, and he makes their perspectives significant for understanding the facticity of the Togean macaque itself. From the first, he includes the story of the macaque’s arrival on Malenge by ship. In his later article, he cites Pak A., “a Luwuk historian,” and Pak Amir, “a very knowledgeable forest guide,” for their knowledge of the macaque. His citational practices consistently allow for Indonesians to speak as experts—be they undergraduate students or local oral historians—in situations where EuroAmericans might otherwise overlook these contributions. Dalam pengertian ini, penciptaan oleh ilmuwan Indonesia, seperti yang digambarkan oleh ilmuwan India oleh sarjana Studi Subaltern, yang dikenali hanya melalui perjuangan dan bersikeras. Untuk membayangkan pemikiran “non-derivatif” dari proyek ilmiah Supriatna, kita hanya dapat melihat pada pengetahuannya. Secara spesifik, ia bersikeras pada pengakuan dari kontribusi orang Indonesia dalam proyek ilmiah yang mencakup teori pendiriannya sendiri. Tulisan-tulisan ilmiah Supriatna mengandung referensi secara terus menerus mengenai pengetahuan orang-orang Sulawesi dan Togean, dan ia membuat perspektif mereka signifikan untuk mengerti faktikitas dari kera Togean itu sendiri. Dari dulu, ia menceritakan kedatangan kera di Malenge dengan kapal laut. Dalam artikelnya yang terakhir kemudian, ia mengutip Pak. A., “sejarawan Luwuk,” dan Pak Amir, “seorang pemandu hutan yang kaya pengetahuan.” Untuk pengetahuan mereka mengenai kera tersebut. Praktik pengutipannya secara konsisten mengijinkan untuk orang-orang Indonesia berbicara sebagai ahli – apakah mereka mahasiswa atau sejarawan lisan lokal – dalam situasi-situasi dimana orang Eropa dan Amerika akan mengabaikan kontribusi-kontribusi demikian.

M. TOGEANUS AS KEYSTONE SPECIES M. TOGEANUS SEBAGAI SPESIES KUNCI

The Togean macaque, “M. togeanus,” was a metaphorical “keystone species” for Togean biological science. In its biological sense, a keystone species holds together an ecosystem and, in the Togean Islands, the macaque held together the social life of biodiverse nature. The monkey drew together the threads connecting Indonesian biologists to the traveling ideas of biodiversity extending across nations in the 1990s, while the scientists were also positioned within domestic ideas of nature and nation. In this way, Indonesian biologists became subjects of a universalizing project of scientific inquiry while simultaneously participating in the making of an Indonesian modernity that was historically and geographically distinct. In this double move, Indonesian modernity is not an “alternative” to something more central or originary. Indonesian conservation biology produces scientific reason in a manner that should be familiar from the many projects of knowledge production described by science studies scholars, while it is no less entangled with those issues of origin and identity outlined by theorists of postcoloniality. Kera Togean, “M. togeanus,” adalah sebuah metaforika dari “spesies kunci” untuk ilmu biologi Togean. Dalam arti biologisnya, spesies kunci menyatukan ekosistem dan, di Kepulauan Togean, kera tersebut memegang secara bersamaan kehidupan sosial dari keanekaragaman hayati. Monyet menarik benang yang menghubungkan ahli biologi Indonesia dengan gagasan perjalanan keanekaragaman hayati yang meluas ke seluruh negara pada tahun 1990an, sementara para ilmuwan juga diposisikan dalam gagasan domestik tentang alam dan bangsa. Dengan cara ini, ahli biologi Indonesia menjadi subjek proyek penyelidikan ilmiah yang universal, sementara secara serentak berpartisipasi dalam membuat modernitas Indonesia secara historis dan geografis berbeda. Dalam gerak keduanya, modernitas Indonesia bukanlah “alternatif” untuk sesuatu yang lebih pokok atau asli. Biologi konservasi Indonesia memproduksi alasan ilmiah dengan cara yang seharusnya bisa dikenali dari banyak proyek produksi pengetahuan yang dijelaskan oleh ilmuwan studi sains, sementara tidak terkait isu dari asal dan identitas yang diuraikan para pembuat teori poskolonialitas.

Indonesians’ conservation biology gave the IFABS biologists an elite location within the nation, and this social position, in turn, gave them a strong voice in relation to Togean Island peoples who could assist scientists in the production of biodiverse nature but could not overturn the biodiversity paradigm. By imagining Budi, Yakup, Dr. Supriatna, and the other Indonesian biologists as occupying that space of the middle—between, on the one hand, international conservation and science, and, on the other, Togean Island people—the postcolonial status of Indonesians’ science becomes apparent. The story of making the monkey indicates the complexities of living in a postcolonial world where Indonesian scientist are both elite (within the nation) and subaltern (within transnational science) at precisely the same moments. Biologi konservasi Indonesia memberikan para ahli biologi IFABS pada posisi elit dalam negeri ini, posisi sosial ini sebagai gantinya memberikan mereka suara yang kuat dalam kaitannya dengan orang-orang Kepulauan Togean yang dapat membantu ilmuwan dalam memproduksi mengenai keanekaragaman hayati namun juga tidak dapat menjungkirbalikkan paradigma keanekaragaman hayati. Dengan membayangkan Budi, Yakup, Dr. Supriatna, dan ahli biologi Indonesia lainnya yang menempati wilayah antara keduanya, di satu sisi, konservasi internasional dan sains, dan pada sisi yang lain, orang-orang Kepulauan Togean – status poskolonial sains Indonesia menjadi jelas. Kisah menciptakan si monyet mengindikasikan kompleksitas hidup dalam dunia poskolonial dimana ilmuwan Indonesia adalah baik elit (di dalam bangsanya sendiri) dan subaltern (dalam sains transnasional) tepat pada saat yang bersamaan.

[1]
In the Fall/Winter 1994 edition of the Sulawesi Primate Newsletter, a contributor from CI wrote, “The presence of the endemic Togean macaque (Macaca togeanus) and great significance of the Togians for biogeography and evolutionary biology led to the development of a long-term research conservation and community development program there” (Mackie 1994). Dalam edisi Musim Gugur/Dingin tahun 1994 terbitan Sulawesi Primate Newsletter (Nawala Primata Sulawesi), salah satu kontributor dari CI menuliskan, “Kehadiran endemik dari kera Togean (Macaca togeanus) dan betapa pentingnya orang-orang Togean untuk biogeografi dan biologi evolusioner menuntun kepada pengembangan dari program riset jangka panjang konservasi dan pembangunan komunitas di sana” (Mackie 1994).
[2]
This funding was procured through USAID’s Biodiversity Conservation Network. Pendanaan ini diperoleh melalui Jaringan Konservasi Keanekaragaman Hayati USAID.
[3]
Cory Hayden discusses the need to move beyond the sets of instrumental “interests” in science which practitioners of science and technology studies have traditionally followed. Science studiers have followed “interests” to understand how facts become facts. Hayden observes the unfortunate affinity of this method with the “rational actor” model inherent in conservation discourse itself. She writes, “mainstream science studies and neoliberal biodiversity discourse share a fascination, it would seem, with Homo economicus and his rational, interest-maximizing behavior” (Hayden 2003:20-23). Cory Hayden mendiskusikan keperluan untuk bergerak melampaui perangkat-perangkat instrumental “minat” dalam sains yang mana praktisi dari studi sains dan teknologi mengikutinya secara tradisional. Para pengamat sains telah mengikuti “kepentingan-kepentingan” untuk mengerti bagaimana fakta-fakta menjadi fakta-fakta. Hayden mengamati persamaan yang tidak menguntungkan dalam metode ini dengan model inheren “aktor rasional” dalam diskursus konservasi itu sendiri. Ia menuliskan, “studi sains arus utama dan diskursus keanekaragaman hayati neoliberal terlihat berbagi sebuah kekaguman dengan Homo economicus dan rasionalisasinya, perilaku memaksimalkan kepentingannya” (Hayden 2003: 20-23).
[4]
Due to the compulsory nature of modernity’s forms, Chakrabarty has insightfully objected to the term “alternative” (Chakrabarty 2002:xx). Terkait dengan sifat wajib dari bentuk-bentuk modernitas, Chakrabarty dengan penuh wawasan menolak istilah “alternatif” (Chakrabarty 2002:xx).
[5]
See Abraham 2000, 1998, Chakrabarty 2000, Kumar 1995, and Prakash 1999, among others, for work that has explored the relationship between science and Indian and British nationalisms. Paul Rabinow (1999) has explored French nationalism and DNA through his work at the Centre d’Etude du Polymorphisme Humaine, while Joan Fujimora (2000) explores nation and genomics in Japan. These are only a few examples of emerging work on science and nation in the field of science and technology studies. Lihat Abraham 2000, 1998, Chakrabarty 2000, Kumar 1995, dan Prakash 1999, di antaranya, untuk karya yang telah mengekplorasi hubungan antara sains dan nasionalisme India dan Inggris. Paul Rabinow (1999) telah mengeksplorasi nasionalisme Perancis dan DNA melalui karyanya Centre d’Etude du Polymorphisme Humaine, sementara Joan Fujimora (2000) mengeksplorasi bangsa dan genomic di Jepang. Hanya ada beberapa contoh dari karya-karya yang muncul mengenai sains dan bangsa di bidang studi sains dan teknologi.
[6]
Specifically, in Pramoedya’s narrative Indies natives are unable to represent themselves in court in the Dutch language they have mastered so painstakingly. Secara spesifik dalam narasi pribumi Hindia Belanda tidak dapat mewakili diri mereka di pengadilan dalam bahasa Belanda yang telah mereka kuasai dengan susah payah.
[7]
Although the Army in West Java had demonstrated its capacity for harshness in fighting against the Darul Islam movement, they were also considered to be closer to the peasantry as a legacy of the battalion’s role in the struggle for Indonesian independence. For this reason, it has been argued that the West Java Battalion did not instigate as much killing as other Army groups in 1965-1966 (Cribb 1990). Walaupun Angkatan Darat di Jawa Barat telah mendemonstrasikan kapasitas kekerasannya untuk melawan gerakan Darul Islam, mereka juga dianggap lebih dekat dengan kaum petani sebagai warisan dari peran batalyon mereka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk alasan ini, telah dikemukakan bahwa Batalyon Jawa Barat tidak menghasut pembunuhan sebanyak kelompok Angkatan Darat lainnya di tahun 1965 – 1966 (Cribb 1990).
[8]
This situation is analogous to one Anagnost (2004) describes as the “corporeal politics of quality” in China. In China’s urban centers, migrant laborers underwrite China’s expanding market-oriented economy. While migrant labor is coded as “low quality” and is disvalued as a massive obstacle to modernization, the perceived lack of value in the migrant laborer’s body allows a surplus to be extracted that enables capital accumulation. It is the migrant laborer’s “derogation,” Anagnost argues, that produces the value that will be surplus. The Chinese concept of value, suzhi, is very similar to the Indonesian conception of “human resource quality” that will be added to the national subject through scientific modernization. See also Rutherford (2002) for how similar ideas are applied in West Papua. Situasi ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Anagnost (2004) sebagai “kualitas politik kebendaan” di Cina. Di pusat-pusat kota di Cina, buruh-buruh migran menanggung perluasan orientasi pasar ekonomi Cina. Sementara buruh migran dikodekan sebagai “kualitas rendah” dan dinilai sebagai penghalang besar untuk modernisasi, presepsi kurangnya penghargaan terhadap tubuh buruh migran mengijinkan surplus diekstrasi sedemikian rupa untuk dapat mengakumulasi modal. Ini adalah “penghinaan” buruh migran, menurut Anagnost, yang menghasilkan nilai yang akan surplus. Konsep nilai Cina, suzhi, sangat mirip dengan pengartian Indonesia tentang “kualitas sumber daya manusia” yang akan ditambahkan pada subjek nasional melalui modernisasi ilmiah. Lihat juga Rutherford (2002) tentang bagaimana gagasan serupa diterapkan di Papua Barat.
[9]
For a description of the role of Walhi in Indonesian social and environmental change in Suharto-era Indonesia see Tsing (2004). Untuk penggambaran peran Walhi dalam perubahan sosial dan lingkungan di Indonesia era Suharto dapat dilihat pada Tsing (2004).
[10]
One controversy that can be found within this science, however, concerns the species concept itself. A major division is between the “biologic” species concept and the “phylogenetic” species concept. The former emphasizes taxonomic relationships while the latter emphasizes evolutionary connections. The controversy has been described this way: Scientific theories direct attention to the relationships and interactions among things, or entities, thought to have an ontological status in nature. Theories themselves sometimes impart or predict the expectation of reality to things not known to exist. One only has to recall the predictions of particle physics or astronomy to appreciate this. Likewise, theories of evolution are theories about the descent and modification of entities. Biologists have traditionally called these entities “species,” but it is essential to remember that the term species has been used in many different ways. Moreover, it is widely recognized that taxonomic species as such have not always been accepted as the “units of evolution” by many biologists. Indeed, these “units” have been postulated to be genes, gametes, individual organisms, local demes, populations, varieties, subspecies, “biological species,” and even higher taxa. If this vast nomenclature signifies anything, perhaps it is the diversity of opinion that exists about the evolutionary process itself, for conceptions or theories about how nature is organized and has developed do influence opinions about the ontological status of the evolving entities. [Cracraft 1992:96] Satu kontroversi yang dapat ditemukan dalam sains ini, bagaimanapun, mengenai konsep spesies itu sendiri. Pembagian utama antara konsep spesies “biologis” dan “filogenetik”. Yang pertama menekankan pada hubungan taksonomik sementara yang terakhir menekankan pada hubungan evolusioner. Kontroversi ini telah dijelaskan seperti ini: Teori ilmiah mengarahkan perhatian pada hubungan dan interaksi antar benda, atau entitas, yang dianggap memiliki status ontologis dalam sifatnya. Para pembuat teori sendiri terkadang memberi atau memprediksikan dengan ekpektasi dari realitas untuk hal-hal yang tidak diketahui keberadaannya. Kita hanya perlu mengingat prediksi dari partikel fisika atau astronomi untuk mengharga ini. Demikian juga, teori evolusi adalah teori mengenai keturunan dan modifikasi entitas. Ahli biologi secara tradisional menyebut entitas ini “spesies,” namun adalah penting untuk mengingat bahwa istilah spesies telah digunakan dengan berbagai cara. Selain itu, digunakan untuk mengenali bahwa spesies taksonomik seperti itu tidak selalu diterima sebagai “unit dari evolusi” oleh banyak ahli biologi. Tentu saja, “unit-unit” ini telah didalilkan sebagai gen, gamet, organisme individual, demes lokal, populasi, varietas, subspecies, “spesies biologis,” dan bahkan taksa yang lebih tinggi. Jika penataan nama secara luas ini menandakan sesuatu, mungkin keberagaman dari opini yang ada mengenai proses evolusi itu sendiri, untuk konsepsi atau teori mengenai bagaimana alam diatur dan dikembangkan mempengaruhi pendapat mengenai status onologis dari entitas yang berkembang. [Cracraft 1992:96]
[11]
Yet another of these tensions is over the contribution Northern scholars made to Indonesia after they had gathered all their data. One discourse readily available to Indonesian scientists which fuels a great deal of resentment is that Northern scientists take their data and run. Even thought foreign scholars frequently pursue future careers in the EuroAmerican academy, my experience is that many of them spend the rest of their career engaging with Indonesia in a productive and caring way and contributing to a positive representation of their Indonesian experience. Namun ketegangan lain adalah atas kontribusi sarjana Utara yang dibuat untuk Indonesia setelah mereka mengumpulkan semua data mereka. Salah satu wacana yang tersedia bagi para ilmuwan Indonesia yang membuat banyak kebencian adalah bahwa para ilmuwan Utara mengambil data mereka dan lari dengannya. Walaupun sarjana asing seringkali mengejar karir masa depan mereka di akademi Eropa dan Amerika, pengalaman saya adalah banyak dari mereka menghabiskan sisa dari karir mereka untuk terlibat dengan Indonesia secara produktif dan peduli serta berkontribusi untuk representasi positif dari pengalaman mereka di Indonesia.
[12]
John Pemberton describes his experience of acquiring a research visa in his ethnography of Java: When I returned to Indonesia in February 1982 to research what I loosely perceived as the peculiar relationship between culture and politics in Java under the New Order rule of the Soeharto regime, something marvelous happened. The research permit that I had tracked for months through various offices of project sponsorship, security confirmation, and police identification did indeed “emerge” (as Indonesian bureaucrats invariably put it, as if they themselves are pleasantly surprised by such results) on February 19, 1982. But the permit also expired on the same date. [1994:1] John Pemberton menggambarkan pengalamannya mendapatkan visa riset dalam etnografinya mengenai Jawa: Ketika saya kembali ke Indonesia di bulan February 1982 untuk rise yang secara lepas saya presepsikan sebagai hubungan yang khas antara kebudayaan dan politik di Jawa di bawah pemerintahn Order Baru rezim Soeharto, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ijin riset yang telah saya pantau selama berbulan-bulan melalui berbagai kantor sponsor proyek, konfirmasi keamanan, dan identifikasi polisi yang mana memang “muncul” (sebagaimana birokrat Indonesia selalu menempatkannya, seolah mereka sendiri sangat terkejut dengan hasil demikian) pada tanggal 19 Februari 1982. Namun ijin itu juga habis pada tanggal yang sama. [1994:1]
[13]
Dipesh Chakrabarty expands upon the problem in relation to transnational citational practices. “Third world historians feel a need to refer to works in European history; historians of Europe do not feel the need to reciprocate” (2000:28). Dipesh Chakrabarty memperluas masalah terkait dengan praktik-praktik pengutipan transnasional. “Sejarawan dunia merasa adanya kebutuhan untuk merujuk karya-karya sejarah Eropa; sejarawan Eropa merasa tidak memiliki kebutuhan untuk membalas hal ini” (2000;28).
[14]
Itty Abraham (2000) has written about “site” or location as a “signpost” for science in modern India. He writes that in studies of cosmic rays, Indian scientists used their location near the equator to make up for other disadvantages in funding or equipment. He writes, “Natural features became, willy-nilly, the silent allies of postcolonial science.” At the same time, the existence of nonscientific cultural formations, such as temples, villages, and fields, were approached as “extrascientific problems” by these same scientists. Itty Abraham (2000) telah menulis mengenai “situs” atau lokasi sebagai sebuah “rambu” untuk sains di India modern. Ia menulis bahwa studi mengenai sinar kosmik, ilmuwan India menggunakan lokasi mereka dekat dengan ekuator untuk mengatasi kerugian lainnya dalam pendanaan atau peralatan. Ia menulis, “Ciri alam menjadi, mau tak mau, menjadi sekutu diam dari ilmu poskolonial.” Pada saat yang sama, keberadaan dari formasi kebudayaan non-ilmiah, seperti kuil, desa, dan ladang, didekati sebagai “masalah ekstra-ilmiah” oleh para ilmuwan yang sama.
[15]
I thank Jonathan Marks for informing me of the length of evolutionary time separating contemporary humans from macaques. Saya berterimakan kepada Jonathan Marks yang memberikan informasi kepada saya mengenai lamanya waktu evolusiener yang memisahkan manusia kontemporer dari kera.
[16]
This should not be understood as an “Indonesian” phenomenon, but rather as a “scientific” one. In another context, speaking of a scientific conference which he had attended in France, Paul Rabinow writes, “Clearly, the actual event itself was of little or no importance except that it had taken place and could consequently form the basis of a paragraph for a funding proposal submitted to finance the next event” (1996a:4). Ini tidak seharusnya dipahami sebagai fenomena “Indonesia”, namun lebih sebagai sesuatu yang “ilmiah”. Dalam konteks yang lain, berbicara mengenai konferensi yang dihadirinya di Perancis, Paul Rabinow menulis, “Jelas, kejadian yang sebenarnya hanyalah sedikit atau tidak penting kecuali bahwa hal itu terjadi dan akibatnya membentuk sebuah dasar dari paragraf untuk sebuah proposal pendanaan diajukan untuk mendanai acara selanjutnya” (1996a:4).